NASIONAL – Pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan luas.
Keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden itu disebut muncul usai Diana menanyakan persoalan dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma pada Hari Sabtu (27/09/2025).
CNN Indonesia menilai langkah tersebut tidak disertai penjelasan resmi. Bahkan, menurut Pemimpin Redaksi Titin Rosmasari, kartu liputan dicabut langsung oleh staf BPMI yang mendatangi kantor redaksi di luar jam kerja.
“Kami terkejut dengan instruksi ini, apalagi hingga saat ini tidak ada dasar jelas yang disampaikan,” ujar Titin, Minggu (28/09/2025), seperti dikutip dari Tirto.
Peristiwa ini memicu reaksi dari berbagai lembaga. Dewan Pers menyampaikan keprihatinan dan meminta agar akses liputan Diana segera dipulihkan. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa pembatasan semacam ini bisa menghambat kerja jurnalistik.
“Kami meminta agar Biro Pers Istana memberikan penjelasan memadai serta memulihkan akses peliputan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat juga mengecam pencabutan kartu liputan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menekankan bahwa kebebasan pers dijamin UUD 1945 Pasal 28F dan setiap upaya menghambat bisa dikenai sanksi pidana hingga dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.
Sementara itu, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai pertanyaan Diana masih sesuai dengan etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik.
Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan, menyatakan bahwa pencabutan kartu liputan justru berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap informasi.
IJTI mendesak BPMI memberi klarifikasi terbuka serta menekankan bahwa tindakan tersebut bisa dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik.
Dari pihak CNN Indonesia sendiri, surat resmi sudah dilayangkan kepada BPMI dan Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta penjelasan.
Menurut redaksi, rekam jejak Diana selama bertugas di Istana sejak Oktober 2024 tidak pernah bermasalah, sehingga keputusan mencabut kartu liputan dinilai merugikan perusahaan dan mengurangi hak publik mendapatkan informasi.
Berbagai organisasi pers berharap kasus ini segera diselesaikan dan tidak terulang di masa mendatang, demi menjaga iklim demokrasi serta kebebasan pers di Indonesia.
