LUWU – Sidang Pleno Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai (WS) Walanae-Cenranae yang digelar di Belopa, Kabupaten Luwu, Rabu, (1/10/2025), menjadikan kasus banjir bandang di Luwu tahun lalu sebagai isu strategis utama.
Kepala Bidang Infrastruktur Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ishak A.M. Rusli, mengungkapkan, tiga sungai besar di Luwu, Suli, Larompong, dan Suso menjadi fokus pembahasan karena kondisinya semakin terdegradasi pasca banjir besar pada 3 Mei 2024.
“Hasil sidang ini akan menjadi rekomendasi yang kita teruskan ke pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR, agar ada penanganan serius, termasuk program normalisasi sungai,” jelas Ishak.
Selain persoalan degradasi lingkungan, sidang pleno juga membahas sinkronisasi program pengelolaan SDA antara pusat dan daerah, serta sosialisasi aturan baru terkait Indeks Ketahanan Air (IKTA), indikator terbaru dalam penilaian tata kelola sumber daya air.
Bupati Luwu H. Patahudding yang turut mendampingi kunjungan lapangan TKPSDA menegaskan, penanganan sungai di Luwu tidak bisa lagi ditunda.
Ia menyebut ada 12 aliran sungai kewenangan balai yang mengalami kerusakan infrastruktur akibat bencana tahun lalu.
“Harapan kami, tahun 2026 sudah bisa dianggarkan dan mulai dikerjakan. Pemerintah pusat harus segera melakukan intervensi, baik di level kewenangan pusat, provinsi, maupun daerah. Kondisi ini darurat,” tegas Patahudding.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan peninjauan langsung ke titik-titik kerusakan, mulai dari tanggul jebol hingga infrastruktur irigasi yang lumpuh.
“Masyarakat masih trauma dengan banjir tahun lalu. Karena itu, kami ingin langkah nyata segera dilakukan,” ujarnya.
Sidang pleno yang berlangsung hingga Sabtu ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah pusat, termasuk langkah pemulihan sungai yang sudah lama ditunggu masyarakat Luwu.
