NASIONAL – Pemerintah Indonesia menolak pemberian visa atlet Israel yang direncanakan bertanding dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (World Artistic Gymnastics Championships) 2025 di Jakarta.
Kebijakan tersebut menjadi sikap tegas Indonesia dalam menolak kehadiran kontingen dari negara yang tengah dikecam dunia atas agresinya di Gaza.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, pembatalan visa dilakukan berdasarkan permohonan resmi dari Federasi Gimnastik Indonesia (FGI) selaku penjamin acara.
“Seluruh visa delegasi Israel telah dibatalkan. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan resmi pihak penyelenggara, dan seluruh proses berjalan sesuai aturan keimigrasian,” ujar Agus, Jumat (10/10/2025), seperti dikutip dari BBC.
Sementara itu, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang secara konsisten mengutuk tindakan kekerasan Israel terhadap rakyat Palestina.
“Pemerintah Indonesia tidak akan membuka hubungan kontak apa pun dengan Israel. Sikap ini konsisten dengan pidato Presiden di PBB yang mengecam kejahatan kemanusiaan di Gaza,” ujarnya.
Penolakan terhadap kehadiran kontingen Israel mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan para anggota DPR RI.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut keputusan pemerintah selaras dengan amanat konstitusi Indonesia.
“Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu, menolak atlet Israel adalah bagian dari penegakan konstitusi dan semangat kemerdekaan,” kata Hidayat di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Ia menambahkan, keputusan tersebut juga menjadi bentuk sanksi moral terhadap Israel yang terus melanggar hukum internasional dan melakukan genosida di Palestina.
“Kalau Rusia bisa dilarang ikut berbagai kejuaraan karena menyerang Ukraina, maka Israel pun layak mendapat perlakuan serupa,” ucapnya.
Penolakan juga datang dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menilai kehadiran atlet Israel di Ibu Kota dapat memicu gejolak publik.
“Dalam kondisi seperti ini, tentu saya tidak akan mengizinkan. Pasti akan menimbulkan kemarahan masyarakat,” tegasnya di Balai Kota, Rabu (8/10/2025).
Sejumlah organisasi masyarakat dan tokoh agama sebelumnya juga telah menggelar aksi solidaritas di berbagai daerah menolak kedatangan delegasi Israel sebagai bentuk dukungan bagi Palestina.
Ketua Umum FGI Ita Yuliati Irawan menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal sudah menegaskan posisi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel kepada Federasi Gimnastik Internasional (FIG).
“Sejak penunjukan sebagai tuan rumah, kami sudah memberi tahu FIG bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. FIG memahami dan menghormati keputusan pemerintah,” katanya.
FGI juga mengonfirmasi bahwa Presiden FIG Morinari Watanabe telah menyatakan dukungan terhadap kebijakan Indonesia tersebut.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Indonesia Arena dijadwalkan berlangsung pada 19–25 Oktober 2025, dengan diikuti lebih dari 500 atlet dari 79 negara.
Federasi Senam Israel dalam pernyataan yang dikutip media Ynet Global mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait larangan masuk ke Indonesia.
“Hingga saat ini, kami belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari penyelenggara maupun FIG. Kami masih berkoordinasi dengan semua pihak,” tulis pernyataan tersebut.
Mereka juga mengungkapkan kekecewaan karena enam atlet andalan, termasuk peraih emas Olimpiade Artem Dolgopyat, batal tampil di Jakarta.
Namun keputusan pemerintah Indonesia disebut tidak dapat diganggu gugat karena merupakan kebijakan negara berdasarkan kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Menurut sejumlah pengamat hukum internasional, langkah Indonesia menolak visa atlet Israel merupakan sikap diplomatik yang sejalan dengan putusan sela Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan negara-negara anggota PBB untuk bertindak terhadap Israel atas kejahatan di Gaza.
Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, “Kalau dunia bisa menolak Rusia karena perang di Ukraina, maka Israel pun tak bisa dibiarkan terus berlaga seolah tidak bersalah.”
Ia menilai keputusan Indonesia adalah langkah moral yang konsisten dengan sejarah panjang dukungan bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina sejak masa Presiden Soekarno.
