LUWU – Program pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa baru SD dan SMP di Kabupaten Luwu kembali menuai sorotan.
Meski Bupati dan Wakil Bupati Luwu, Patahudding dan Muh. Dhevy Bijak, sudah serius menganggarkan program yang sangat bermanfaat tersebut, namun OPD tekhnis belum mampu menjalankannya dengan maksimal.
Hingga memasuki pekan kedua akhir tahun, Desember 2025, Dinas Pendidikan (Disdik) Luwu belum menuntaskan pembagian seragam, sepatu, dan perlengkapan lainnya kepada seluruh murid SD, padahal anggarannya telah digelontorkan sejak awal tahun 2025.
Pelaksana Penjabat Pengadaan (PPK) kegiatan, Mila, menjelaskan bahwa pengadaan seragam gratis di Disdik Luwu menghabiskan anggaran cukup besar.
“Untuk tahun 2025, anggaran pengadaan seragam SD sebesar Rp 2,607 miliar, sementara SMP sebesar Rp 2,494 miliar,” kata Mila kepada sindosulsel.com, Senin, (8/12/2025).
Menurutnya, total sasaran penerima bantuan seragam gratis untuk SD dan SMP mencapai 10.454 siswa.
Dari total tersebut, realisasi terbesar saat ini berada pada jenjang SMP. Dari 4.759 siswa baru SMP, sebanyak 4.498 telah menerima seragam.
“Masih tersisa 261 siswa yang Insya Allah akan kami bagikan dalam pekan ini,” ujar Mila.
Untuk SMP, pengadaan seragam dilakukan oleh CV Portuna, sedangkan sepatu dan tas dikerjakan oleh perusahaan PT Sejahtera Parsoburan Mandiri.
Bantuan yang diberikan meliputi baju seragam lengkap, sepatu, tas, dasi, dan topi.
Keterlambatan lebih besar terjadi pada jenjang SD. Dari target 5.696 siswa, distribusi masih tertahan akibat sejumlah persoalan teknis.
“Sebagian seragam SD memang sudah tiba kemarin, tetapi setengahnya salah kirim, sehingga harus kami kembalikan ke penyedia,” jelas Mila.
Untuk pengadaan seragam SD, Disdik bekerja sama dengan PT Palaris Niaga Era Tama untuk baju, sementara sepatu SD disediakan oleh PT Sejahtera Parsoburan Mandiri.
Mila menegaskan bahwa pembagian seragam SD akan dilakukan setelah proses penukaran barang selesai.
“Yang separuhnya belum kami bagi karena menunggu penukaran dari penyedia. Insyaallah pekan ini bisa mulai distribusi,” ujarnya.
Kendala lain yang memperlambat distribusi adalah perbedaan ukuran, khususnya pada item sepatu.
Mila mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa melakukan adendum dua kali karena ukuran yang diberikan sekolah tidak sesuai.
“Banyak sekolah tidak teliti dalam memberikan ukuran, sehingga harus dilakukan perubahan. Itu membuat proses pengadaan bergeser,” tegasnya.
Mila mengatakan bahwa seluruh rangkaian pengadaan melibatkan perusahaan konveksi dan perlengkapan sekolah yang sudah dikontrak resmi.
Ia menekankan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara sekolah, penyedia, dan Dinas Pendidikan agar masalah serupa tidak berulang.
“Jika semua pihak sinkron, prosesnya bisa jauh lebih cepat. Tahun ini kami memang banyak menghadapi kendala teknis,” ujarnya.
Keterlambatan pembagian seragam sekolah gratis ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang tua siswa, terutama karena program ini menyentuh kebutuhan dasar pendidikan.
Sorotan publik menguat mengingat anggaran miliaran rupiah telah disiapkan Bupati dan Wakil Bupati Luwu dan kontrak pengadaan ditandatangani sejak awal tahun.
Meski PPK kegiatan telah memberikan penjelasan, publik tetap menunggu pembuktian Disdik Luwu untuk menyelesaikan distribusi sesuai target dan memastikan kualitas barang yang diberikan benar-benar layak dipakai siswa.
