NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto membuktikan efektivitas kebijakan pengetatan ikat pinggang atau efisiensi anggaran yang digalakkan di awal masa jabatannya.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025), Kepala Negara menegaskan bahwa ketersediaan dana cepat untuk penanganan bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah buah manis dari kebijakan tersebut.
Prabowo mengungkapkan bahwa negara kini memiliki cadangan dana yang memadai untuk membiayai pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak.
Dana tersebut, menurutnya, bersumber dari hasil penghematan besar-besaran yang dilakukan pemerintahannya.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun,” tegas Prabowo di hadapan para menteri dan wakil menteri, seperti dikutip dari Liputan6.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden sempat menumpahkan unek-uneknya terkait respons negatif yang sempat ia terima saat pertama kali mencanangkan kebijakan efisiensi.
Ia mengaku heran karena langkah untuk menyelamatkan uang negara justru ditentang, bahkan didemo.
Padahal, kebijakan tersebut berlandaskan amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945.
“Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi,” ujarnya menyindir para pengkritik.
Prabowo menekankan bahwa esensi dari efisiensi adalah menutup celah korupsi dan kebocoran anggaran.
Hasilnya kini terlihat nyata di penghujung tahun, di mana pemerintah memiliki likuiditas yang cukup untuk merespons situasi darurat tanpa harus berutang atau menggeser pos anggaran krusial lainnya.
“Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini,” tuturnya.
Sebagai bukti kesiapan tersebut, pemerintah pusat telah menyalurkan dana operasional taktis secara kilat ke daerah terdampak.
Para Gubernur di wilayah bencana masing-masing menerima kucuran dana sebesar Rp20 miliar.
Sementara itu, sebanyak 52 Bupati dan Wali Kota yang wilayahnya terdampak banjir mendapatkan dana siap pakai sebesar Rp4 miliar per daerah.
Distribusi dana ini diklaim Prabowo sangat cepat dan memotong birokrasi yang berbelit.
“Dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Sudah sampai semua. Ini sangat penting, karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera,” pungkasnya.
