MAKASSAR – Ketegangan menyelimuti kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
Aksi penyampaian pendapat yang digelar oleh gabungan mahasiswa dan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Wija To Luwu di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) berubah menjadi arena bentrokan fisik, pada Senin (12/01/2026).
Unjuk rasa yang mulanya bertujuan mendesak percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya ini berakhir dengan jatuhnya korban luka dari kedua belah pihak serta kerusakan sejumlah fasilitas umum.
Situasi mulai memanas ketika massa aksi melakukan blokade jalan menggunakan mobil kontainer pada sore hari. Tindakan ini melumpuhkan arus lalu lintas dan memicu ketegangan dengan aparat pengamanan.
Puncaknya, massa berusaha merangsek masuk ke halaman Kantor Gubernur dengan menarik pagar utama hingga rusak.
Koordinator Lapangan, Adriansyah Putra, menuding kericuhan dipicu oleh tindakan represif aparat. Menurutnya, emosi massa tersulut setelah melihat salah satu rekan mereka diduga mengalami penganiayaan saat berorasi di gerbang.
“Awalnya kawan kami orasi di pagar, pas orasi ditarik dan diinjak-injak. Akibat aksi represif itu, kawan kami mengalami luka lebam dan sesak napas. Hal inilah yang memicu gesekan hingga terjadi saling lempar,” ujar Adriansyah, seperti dikutip dari Metrotv.
Namun, narasi tersebut dibantah tegas oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel, Arwin Azis. Ia mengklarifikasi bahwa tidak ada pemukulan yang dilakukan anggotanya.
“Itu tidak ada, perlu saya klarifikasi. Yang katanya dipukul adalah mahasiswa yang memanjat pagar, kemudian terjatuh dan justru hendak ditolong oleh personel kami. Situasi itu disalahartikan,” jelas Arwin.
Arwin menegaskan bahwa tindakan tegas diambil karena massa memaksa menduduki Kantor Gubernur yang merupakan objek vital negara.
Akibat bentrokan tersebut, enam anggota Satpol PP harus dilarikan ke poliklinik karena mengalami luka robek di kepala akibat lemparan batu.
Selain korban luka, sebuah mesin ATM Bank Sulselbar yang berada di area tersebut juga hancur terkena lemparan benda keras.
Di balik kericuhan tersebut, Ketua Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya, Abdul Hafid, menyoroti urgensi pemekaran wilayah yang mereka tuntut.
Ia mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah provinsi yang dinilai gagal mengelola potensi Luwu Raya.
Hafid memaparkan data ironis di mana Kabupaten Luwu dan Luwu Utara justru masuk dalam kategori lima daerah termiskin di Sulsel, masing-masing di urutan ketiga dan keempat.
Padahal, wilayah ini dikenal sebagai lumbung sumber daya alam dengan keberadaan industri ekstraktif raksasa seperti PT Vale.
“Semboyan Tana Luwu adalah Wanua Mapatuo Naewai Alena atau negeri yang menghidupi dirinya sendiri. Namun realitanya, ada ketidakadilan dan diskriminasi, baik dari sektor pendidikan maupun pendapatan daerah,” ungkap Hafid.
Massa aksi juga menuntut realisasi janji sejarah kepada Datu Luwu ke-36, Andi Djemma, terkait status Daerah Istimewa bagi Tana Luwu saat integrasi ke NKRI.
Mereka mendesak Gubernur dan DPRD Sulsel segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran atau mengajukan diskresi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Selain isu kemiskinan, demonstran juga menyoroti ketertinggalan infrastruktur dasar, termasuk jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil seperti Seko dan Rampi yang dinilai sangat memprihatinkan di era digital saat ini.
