INTERNASIONAL – Situasi di Iran kian genting dan mencekam. Gelombang unjuk rasa nasional yang bermula dari protes ekonomi kini bermetamorfosis menjadi gerakan perlawanan terbuka terhadap sistem teokrasi Republik Islam.
Di tengah blokade informasi yang ketat, laporan mengenai jatuhnya ribuan korban jiwa mulai terkuak ke dunia internasional, memicu ketegangan geopolitik baru antara Teheran dan Washington.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat pada Rabu (14/01/2026), angka kematian akibat represi aparat keamanan telah melonjak drastis mencapai 2.571 orang.
Jumlah ini disebut sebagai insiden paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir, bahkan melampaui kerusuhan pasca-Revolusi 1979 maupun protes kematian Mahsa Amini pada 2022.
Aktivis HRANA, Skylar Thompson, menyebut lonjakan korban terjadi dengan kecepatan yang mencengangkan hanya dalam kurun waktu dua pekan.
“Kami ngeri melihat data ini, dan kami meyakini angka ini masih konservatif. Mayoritas korban adalah demonstran, namun ada juga anak-anak dan warga sipil yang tidak terlibat,” ungkapnya, seperti dikutip dari Kompas.
Selain korban tewas, lebih dari 18.100 warga dilaporkan telah ditahan di berbagai penjara.
Pemerintah Iran, yang sebelumnya bungkam, mulai mengakui adanya korban jiwa.
Televisi pemerintah menayangkan pengumuman yang menyebut negara memiliki “banyak martir” tanpa merinci angka pasti.
Indikasi keparahan situasi juga terlihat dari pengumuman layanan kamar jenazah dan pemulasaraan yang digratiskan, sebuah sinyal bahwa jumlah mayat yang harus diurus melonjak tajam.
Di lapangan, warga Teheran yang baru bisa terhubung kembali dengan dunia luar menggambarkan ibu kota seperti zona perang.
Gedung-gedung pemerintah dan bank hangus terbakar, mesin ATM dihancurkan, dan pasukan Basij serta polisi antihuru-hara bersenjata lengkap berjaga di setiap persimpangan strategis.
Di tengah pemutusan internet, upaya penyelundupan terminal satelit Starlink dilaporkan meningkat untuk menembus sensor informasi.
Aparat keamanan merespons dengan melakukan penggerebekan ke apartemen-apartemen warga untuk mencari perangkat tersebut.
Krisis domestik ini seketika berubah menjadi panggung konflik internasional.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam pidatonya di Qom, menolak mundur dan menuduh Amerika Serikat serta Israel sebagai dalang kerusuhan.
Khamenei berdalih bahwa motif utama AS bukanlah demokrasi, melainkan ambisi menguasai sumber daya alam Iran.
“AS yang memulainya. Mengapa mereka begitu marah? Alasannya jelas, itu karena kekayaan negara ini. Mereka ingin melakukan apa yang mereka lakukan di Venezuela. Ini semua demi minyak Iran!” tegas Khamenei.
Sebaliknya, Presiden AS Donald Trump secara terbuka memberikan dukungan provokatif kepada para demonstran melalui platform Truth Social.
Ia menyerukan warga Iran untuk “mengambil alih institusi” mereka dan berjanji bahwa bantuan sedang dalam perjalanan.
Trump bahkan mengancam akan membatalkan seluruh pertemuan diplomatik dan menerapkan tarif dagang 25 persen bagi negara mitra Iran jika pembunuhan terhadap demonstran tidak dihentikan.
Merespons hal tersebut, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, melabeli Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai “pembunuh utama rakyat Iran”.
Eskalasi ini juga memunculkan kembali nama Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran, yang dielu-elukan sebagian demonstran sebagai pemimpin alternatif.
Teriakan yang menyerukan kembalinya sistem monarki dan kematian bagi Khamenei terdengar di berbagai titik, sebuah tindakan yang berisiko hukuman mati di negara tersebut.
Di sisi lain, kekuatan global seperti Cina dan Rusia memantau situasi dengan cemas.
Kedua negara tersebut berkepentingan menjaga stabilitas pasokan energi dan menolak sanksi sepihak AS.
Analis menilai, meskipun rezim Iran tengah diguncang hebat, tekanan eksternal sering kali justru memperkuat konsolidasi kekuasaan di tingkat elite Teheran.
Hingga kini, ketidakpastian masih menyelimuti nasib jutaan rakyat Iran yang terjepit di antara represifitas aparat keamanan dalam negeri dan ancaman intervensi asing yang kian nyata.
