INTERNASIONAL – Awal tahun 2026 menjadi periode paling kelam bagi perekonomian Iran dalam sejarah modern.
Negara yang dipimpin oleh Presiden Masoud Pezeshkian ini tengah diguncang krisis moneter ekstrem yang memicu gelombang demonstrasi nasional.
Penyebab utamanya adalah kolapsnya nilai tukar mata uang rial Iran (IRR) ke titik ternadir.
Data pasar mencatat bahwa nilai rial Iran telah terdepresiasi secara brutal, bahkan anjlok hingga lebih dari 2.200% secara year-to-date (ytd) pada awal Januari 2026.
Di pasar bebas, kurs sempat menyentuh level psikologis terburuk, yakni 1,4 juta rial per 1 dolar AS.
Lebih parah lagi, di Benua Biru, mata uang rial dilaporkan praktis kehilangan nilainya hingga menyentuh angka nol terhadap euro, membuatnya tak lagi diterima atau dapat ditukarkan di 27 negara Uni Eropa.
Kondisi ini semakin mengisolasi Teheran dari sistem keuangan global.
Kejatuhan mata uang ini memicu kepanikan massal di dalam negeri.
Warga Iran berbondong-bondong menukarkan tabungan mereka ke dalam bentuk dolar, emas, atau properti guna menyelamatkan nilai aset.
Aksi borong valas ini justru memperparah tekanan terhadap rial.
Dampaknya langsung menghantam perut rakyat.
Inflasi meroket hingga di atas 40 persen, bahkan inflasi point-to-point tercatat menembus 52,6 persen pada akhir Desember 2025.
Harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, hingga obat-obatan melambung tinggi, membuat daya beli masyarakat runtuh seketika.
“Selama inflasi masih menjadi masalah kronis dalam perekonomian, berharap nilai tukar yang stabil tidaklah realistis,” ungkap Mohammad Kohandal, ekonom lokal, seperti dikutip dari CNBC.
Para analis sepakat bahwa krisis ini bukan kejadian mendadak, melainkan akumulasi dari berbagai faktor.
Sanksi internasional yang dipimpin Amerika Serikat pasca, keluarnya AS dari perjanjian nuklir (JCPOA) menjadi pukulan telak yang memutus akses perbankan global dan membatasi ekspor minyak, sumber utama devisa Iran.
Selain itu, mismanajemen ekonomi dan korupsi sistemik memperburuk keadaan.
Kebijakan subsidi impor yang tidak tepat sasaran dan pengeluaran negara yang didominasi sektor militer membuat fundamental ekonomi rapuh.
Langkah parlemen yang menyetujui pemangkasan empat angka nol (redenominasi) pada mata uang dinilai hanya solusi kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah.
Tekanan ekonomi yang tak tertahankan akhirnya meledak menjadi kemarahan sosial.
Dimulai dari aksi mogok pedagang di Grand Bazaar Teheran pada akhir Desember 2025, protes kini telah menyebar ke seluruh 31 provinsi, termasuk di kota-kota besar seperti Isfahan, Shiraz, dan Mashhad.
Ribuan demonstran, mulai dari mahasiswa hingga lansia, turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi hingga perubahan rezim.
Bentrokan dengan aparat tak terelakkan, meski pemerintah telah memutus akses internet sejak 8 Januari 2026 untuk meredam arus informasi.
Menanggapi situasi ini, Presiden Masoud Pezeshkian menuding kekuatan asing sebagai dalang kerusuhan.
Ia menyebut AS dan Israel sengaja ingin “menabur kekacauan” di negaranya.
Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf bahkan memperingatkan potensi serangan balasan ke pangkalan AS jika Iran diserang secara militer.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungan kepada para demonstran dan memperingatkan Teheran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap warganya sendiri.
Gejolak di Iran turut mengirimkan sinyal waspada ke pasar global, termasuk Indonesia.
Sebagai salah satu produsen minyak utama, ketidakstabilan di Iran memicu fluktuasi harga minyak mentah dunia.
Hal ini berpotensi menekan biaya impor energi bagi negara-negara importir seperti Indonesia.
Selain itu, ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah dapat mempengaruhi sentimen investor di pasar keuangan negara berkembang, termasuk potensi tekanan sementara terhadap nilai tukar rupiah.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus memantau situasi ini untuk mengantisipasi dampak rambatan pada ekonomi domestik.
