PALOPO – Wali Kota Palopo, Naili Trisal, didampingi Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2025.
Penerimaan dokumen penting ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima yang berlangsung pada Senin (19/1/2026).
Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Palopo.
Dokumen ini memuat hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah untuk Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Palopo.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam sambutannya menjelaskan bahwa pemeriksaan kepatuhan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kesesuaian pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan regulasi yang berlaku.
Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta peraturan turunannya.
Menanggapi penyerahan laporan ini, Wali Kota Palopo memberikan arahan tegas kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang turut mendampingi.
Naili Trisal meminta agar seluruh OPD benar-benar serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik.
Ia menekankan bahwa perbaikan tata kelola ini harus bermuara pada peningkatan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Palopo.
Prosesi penyerahan LHP ini dilaksanakan di Ruang Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan di Makassar.
Agenda tersebut juga turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah lainnya, antara lain Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Parepare, Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Bupati Wajo, Wakil Bupati Luwu Timur, dan Wakil Bupati Jeneponto, masing-masing didampingi oleh Ketua DPRD daerah bersangkutan.
