INTERNASIONAL – Teheran mengirimkan sinyal ganda yang tegas kepada Washington pasca-pertemuan diplomatik di Oman.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyambut baik terbukanya kembali kanal komunikasi dengan Amerika Serikat, namun ia serta-merta menetapkan batasan kaku mengenai apa yang boleh dan tidak boleh didiskusikan di meja perundingan.
Dalam keterangannya, Araghchi menegaskan bahwa kemampuan pertahanan negara, khususnya program peluru kendali (rudal), adalah wilayah kedaulatan yang tidak bisa ditawar.
“Isu pertahanan, termasuk rudal kami, berada di luar jangkauan negosiasi apa pun,” tegas Araghchi, seperti dikutip dari Kompas, Minggu (08/02/2026), seraya menambahkan bahwa Teheran hanya bersedia membuka diskusi terkait pengayaan nuklir demi mencapai kesepakatan yang transparan dan meyakinkan, bukan untuk melucuti hak mereka.
Sikap keras Iran ini merespons manuver Amerika Serikat. Washington, yang dilaporkan berada di bawah tekanan sekutu utamanya, Israel, berusaha memperluas cakupan pembicaraan.
AS mendesak agar diskusi tidak hanya seputar nuklir, tetapi juga melucuti program rudal balistik Iran serta menghentikan dukungan Teheran terhadap berbagai kelompok milisi di Timur Tengah.
Namun, delegasi Iran konsisten menolak proposal pelebaran topik tersebut dalam pertemuan yang digelar di Muscat, Jumat (06/02/2026).
Pertemuan ini menandai momen krusial, mengingat ini adalah kontak diplomatik signifikan pertama sejak kolapsnya perundingan nuklir setahun silam.
Meski diwarnai perbedaan prinsip yang tajam, suasana di Muscat dinilai cukup kondusif.
Araghchi menyebut adanya “awal yang baik” dan mengonfirmasi sempat terjadi jabat tangan dengan delegasi AS, sebuah gestur langka dalam hubungan kedua negara.
Ia mengakui jalan untuk memulihkan kepercayaan masih sangat terjal, namun dialog dijadwalkan akan segera berlanjut.
Di sisi lain, respons Presiden AS Donald Trump terdengar kontradiktif. Secara verbal, ia memuji pembicaraan tersebut sebagai langkah “sangat baik” dan menjanjikan putaran negosiasi lanjutan pekan depan.
Namun, tindakan administratifnya justru menunjukkan permusuhan.
Tepat pada hari Sabtu, Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang memberlakukan tarif bagi negara manapun yang berbisnis dengan Iran.
Sanksi tambahan juga dijatuhkan pada armada perkapalan dan entitas bisnis untuk mencekik ekspor minyak Iran.
Langkah ini berpotensi mengguncang ekonomi Iran, mengingat ketergantungan mereka pada perdagangan luar negeri, terutama dengan China yang nilai impornya mencapai 18 miliar dolar AS pada tahun 2024.
