INTERNASIONAL – Kelangkaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda Filipina berujung pada penutupan sementara ratusan fasilitas pengisian bahan bakar.
Berdasarkan data pemantauan dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP), sebanyak 409 dari total 14.479 SPBU kini berhenti beroperasi.
Penghentian operasional ini mayoritas dipicu oleh terhambatnya distribusi produk minyak bumi ke berbagai wilayah. Guna mencegah kekacauan pasar, aparat kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penertiban.
Hingga saat ini, pihak berwenang telah memproses tujuh kasus hukum terhadap oknum-oknum yang kedapatan menimbun BBM demi meraup keuntungan sepihak di tengah situasi sulit.
Situasi ekonomi yang semakin mencekik ini memicu gelombang protes dari sektor transportasi umum.
Ratusan pekerja transportasi di ibu kota Manila menggelar aksi mogok kerja berskala besar pada Kamis (26/03/2026).
Aksi unjuk rasa tersebut didominasi oleh para pengemudi ojek daring dan sopir jeepney, angkutan umum ikonis Filipina bertarif murah, yang tak lagi sanggup menanggung beban operasional.
Laporan menyebutkan bahwa harga bensin dan solar di negara tersebut telah melambung hingga lebih dari dua kali lipat semenjak meletusnya perang yang melibatkan Iran pada Sabtu (28/02/2026) lalu.
Kelompok koalisi transportasi yang memelopori demonstrasi tersebut menyuarakan sejumlah tuntutan mendesak kepada pemerintah.
Mereka secara tegas meminta agar pajak bahan bakar segera dihapuskan, harga minyak diturunkan, serta kebijakan deregulasi dicabut untuk diganti dengan kontrol penuh dari negara.
Selain itu, massa demonstran yang berkumpul di berbagai titik strategis juga mendesak adanya penyesuaian tarif angkutan penumpang dan peningkatan upah dasar agar mereka bisa bertahan hidup di tengah hantaman krisis.
Merespons ancaman stabilitas negara yang semakin nyata, Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengambil langkah drastis dengan menetapkan status keadaan darurat energi nasional.
Keputusan krusial tersebut diresmikan pada Selasa (24/03/2026) demi memitigasi krisis pasokan bahan bakar domestik yang dipicu oleh eskalasi perang di Timur Tengah.
Deklarasi darurat ini diterbitkan hanya beberapa jam setelah Kementerian Energi mewacanakan strategi peningkatan produksi dari pembangkit listrik tenaga batu bara guna menekan lonjakan tarif listrik yang kian membebani warga.
“Keadaan darurat energi nasional dengan ini diumumkan mengingat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta bahaya yang ditimbulkannya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” bunyi perintah eksekutif yang diterbitkan secara resmi pada malam tersebut, seperti dikutip dari Kompas.
Melalui instruksi darurat ini, Departemen Energi diberikan wewenang khusus untuk membayarkan uang muka sebesar 15 persen guna mengamankan kontrak suplai bahan bakar dari luar negeri.
Di saat yang bersamaan, Presiden juga menginstruksikan departemen transportasi untuk segera menyalurkan subsidi bagi armada angkutan umum, mengevaluasi penangguhan biaya tol maupun tarif penerbangan, serta mempercepat distribusi bantuan sosial bagi masyarakat yang masuk dalam kategori krisis.
Berbagai langkah antisipasi ini sangat vital mengingat Filipina, yang memiliki tarif energi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sangat bergantung pada pasokan minyak impor untuk menjaga operasional pembangkit listriknya agar tidak lumpuh.
