MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan terus memperkuat strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui pendekatan yang lebih komprehensif.
Upaya strategis ini dititikberatkan pada pemanfaatan basis data yang akurat, penguatan program pelatihan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih masif.
Strategi tersebut dipaparkan secara langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri RI.
Pemaparan kebijakan daerah ini dilangsungkan melalui forum daring dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Jalan Sultan Hasanuddin, pada Rabu (01/04/2026).
Dalam arahannya, Jufri menjelaskan bahwa isu penurunan angka pengangguran telah menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan periode 2025–2029.
Pendekatan yang tertuang di dalamnya sangat menekankan pada peningkatan daya saing tenaga kerja sekaligus menekan kesenjangan keterampilan agar relevan dengan kebutuhan industri saat ini.
“Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi serta link and match,” ujar Jufri menjelaskan pentingnya keselarasan tersebut.
Ia menuturkan bahwa strategi Pemprov Sulsel dirancang untuk mencakup seluruh rantai siklus ketenagakerjaan.
Prosesnya dimulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor hulu, manajemen penempatan tenaga kerja di tahap pertengahan, hingga bermuara pada penciptaan peluang kerja dan kewirausahaan di sektor hilir.
Berbagai program konkret yang terus digenjot meliputi pelatihan kerja berbasis kompetensi, masifikasi pelaksanaan bursa kerja (job fair), penguatan fungsi antarkerja, hingga dukungan penuh terhadap ekosistem wirausaha muda.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga berupaya mengoptimalkan berbagai sektor unggulan daerah yang terbukti memiliki daya serap tenaga kerja tinggi.
Sektor potensial tersebut mencakup pertanian, industri pengolahan, serta ekonomi kreatif, yang pelaksanaannya digerakkan secara sinergis oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Fokusnya adalah memastikan lulusan pelatihan dan pencari kerja umum dapat terserap di sektor formal maupun mandiri melalui wirausaha,” jelasnya lebih lanjut.
Menilik data pada akhir tahun 2025, Jufri mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berada di angka 4,45 persen.
Ia turut menyoroti masih adanya disparitas serapan tenaga kerja antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta tren ketimpangan gender di mana tingkat pengangguran perempuan mencapai 5,1 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengangguran laki-laki sebesar 4,03 persen.
“Tentu kita berharap tren ini terus menurun melalui intervensi program yang tepat sasaran,” katanya optimistis.
Untuk menjawab ragam tantangan tersebut dan merealisasikan target penempatan sebanyak 33.282 tenaga kerja, Pemprov Sulsel tidak hanya memperluas pelaksanaan job fair, tetapi juga mengembangkan pelatihan berbasis kelompok usaha mandiri, termasuk bagi para penyandang disabilitas.
Langkah progresif ini turut didukung oleh kerja sama strategis dengan pihak perguruan tinggi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), hingga mitra internasional seperti Jepang untuk program penempatan tenaga kerja di luar negeri.
Seluruh langkah taktis tersebut akan diikat kuat melalui penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi 2025–2029, yang secara aktif melibatkan elemen Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA) demi memastikan kesinambungan antara dunia pendidikan dan tren pasar kerja.
