MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan memberi dampak nyata bagi lingkungan, khususnya wilayah kepulauan.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, saat memimpin rapat pembahasan kerja sama CSR bersama jajaran perangkat daerah di Ruang Rapat Sekda Balai Kota Makassar, Rabu (8/4).
Rapat tersebut membahas rencana kontribusi CSR dari PT Tiran Wisata Sangkarrang (TWS) yang akan difokuskan pada Pulau Kodingareng Keke, Kecamatan Sangkarrang.
Zulkifly menegaskan, Pemkot Makassar mendorong perusahaan agar lebih proaktif menyalurkan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih.
“Kami mendorong setiap perusahaan tidak hanya menjalankan CSR sebagai formalitas, tetapi benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial korporasi,” tegas Zulkifly.
Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemkot Makassar akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan manajemen TWS guna mematangkan rencana program yang akan dijalankan..
Namun sebelum itu, seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data dan bahan pendukung, khususnya terkait perencanaan teknis CSR di Pulau Kodingareng Keke.
“Saya minta seluruh OPD terkait menyiapkan bahan finalisasi. Kita harus pastikan program yang masuk benar-benar terencana dengan baik dan sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Zulkifly mengingatkan bahwa setiap program CSR harus tunduk pada regulasi yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan aset daerah dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Setiap bentuk kontribusi, terutama pembangunan fisik, wajib dicatat sebagai aset pemerintah. Skema kerja samanya harus jelas dan tidak boleh melanggar aturan,” tegasnya lagi.
Dalam arahannya, ia menilai fokus utama CSR di Pulau Kodingareng Keke sebaiknya diarahkan pada upaya konservasi lingkungan laut serta perlindungan pulau dari ancaman abrasi.
“Yang paling tepat adalah konservasi ekosistem laut. Misalnya pembangunan penahan ombak atau breakwater untuk melindungi pulau dari abrasi,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga membuka peluang program lain seperti pembangunan dermaga, pos pengawasan, hingga fasilitas kebersihan, selama tetap sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan regulasi yang berlaku.
“Pembangunan seperti dermaga bisa masuk skema CSR, tetapi harus mengacu pada aturan, termasuk regulasi dari Kementerian Perhubungan,” tambahnya.
Sebagai langkah awal, Pemkot Makassar akan menyiapkan nota kesepahaman (MoU) sebagai payung hukum kerja sama dengan pihak perusahaan.
“Kita siapkan MoU dengan fokus pada konservasi lingkungan laut. Detail teknisnya akan dibahas lebih lanjut setelah programnya jelas,” pungkas Zulkifly.
