PENDIDIKAN – Isu mengenai wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi) di berbagai perguruan tinggi yang dianggap kurang relevan dengan dunia industri akhirnya dijawab oleh kementerian terkait.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Badri Munir Sukoco, meluruskan polemik tersebut dan memastikan bahwa penataan prodi di kampus-kampus dilakukan secara hati-hati, terukur, dan berbasis riset yang mendalam.
Dalam keterangan resminya pada Senin (27/04/2026), Badri membantah anggapan bahwa evaluasi ini bertujuan semata-mata untuk membuat institusi pendidikan tunduk pada permintaan pasar kerja atau korporasi.
Menurutnya, penilaian terhadap kelayakan sebuah jurusan tidak hanya bertumpu pada tingginya angka peminatan atau seberapa cepat alumninya terserap di dunia kerja.
Terdapat banyak variabel krusial lain yang turut dipertimbangkan, mulai dari kualitas pengajaran, kompetensi tenaga pendidik, keberlanjutan akademik, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, pemerataan pembangunan di berbagai daerah, hingga kebutuhan strategis berskala nasional.
Alih-alih langsung menutup jurusan yang dinilai kurang seksi di mata industri, Badri menyebut bahwa pemerintah saat ini jauh lebih mengutamakan langkah transformasi.
Solusi yang didorong meliputi perombakan kurikulum agar lebih berbasis kompetensi, penerapan metode belajar berbasis proyek (project-based learning), pengembangan skema major-minor, hingga pembukaan jalur lintas disiplin ilmu guna menyesuaikan skill mahasiswa dengan tantangan masa depan.
“Kemdiktisaintek menegaskan bahwa penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Langkah ekstrem tersebut baru akan diambil sebagai opsi paling akhir jika sebuah prodi memang terbukti sudah tidak memenuhi standar mutu, kehilangan keberlanjutan akademiknya, dan gagal diselamatkan lewat berbagai tahapan pembinaan,” papar Badri menjelaskan duduk perkaranya, seperti dikutip dari Liputan6.
Di tengah gempuran tren pendidikan vokasi dan terapan yang kian masif, Badri juga memberikan angin segar bagi rumpun keilmuan murni.
Ia memastikan bahwa disiplin ilmu dasar, ilmu sosial, pendidikan, hingga humaniora sama sekali tidak akan dianaktirikan, karena kelompok ilmu tersebut tetap memegang peran yang sangat vital dalam membentuk arsitektur talenta bangsa.
Ia mengingatkan publik bahwa marwah perguruan tinggi tidak boleh disempitkan fungsinya hanya sebagai “pabrik pencetak tenaga kerja”.
Lebih dari itu, kampus sejatinya adalah rahim bagi lahirnya inovasi, pelestari kebudayaan, pusat pencarian solusi permasalahan sosial, serta tempat penempaan kepemimpinan masa depan.
Sebagai penutup, pihak Kemdiktisaintek menyerukan adanya kolaborasi yang lebih erat dan sehat antara elemen perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, dan asosiasi profesi.
Keterikatan ini dinilai sangat krusial agar lulusan kampus masa kini tidak sekadar sibuk mencari lowongan kerja, tetapi juga memiliki mental baja untuk berinovasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan pendekatan penataan yang tepat, langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan bonus demografi guna mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
