PALOPO – Gelombang protes yang dimotori oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Hak Buruh (AMPUH) jilid dua kembali mengguncang Kantor Wali Kota Palopo pada Senin (4/5/2026).
Aksi unjuk rasa yang berawal dari titik kumpul di Lapangan Gaspa sejak pagi pukul 07.00 WITA ini berujung pada kericuhan.
Massa yang merangsek masuk terlibat gesekan fisik yang keras dengan petugas Satpol PP yang berjaga, menyebabkan situasi di area pusat pemerintahan tersebut menjadi sangat chaos.
Akibat bentrokan yang tak terhindarkan tersebut, sejumlah massa aksi dilaporkan mengalami luka-luka.
Kericuhan bermula ketika ratusan demonstran yang merasa tuntutannya diabaikan, memaksa masuk lebih dalam untuk mencari keberadaan Wali Kota Palopo secara langsung.
Barisan Satpol PP yang berusaha memblokade pergerakan massa akhirnya kewalahan, memicu aksi saling dorong yang berujung jatuhnya korban luka dari pihak mahasiswa.
Pada pergerakan kali ini, isu yang dibawa oleh mahasiswa semakin meluas karena menggabungkan momentum peringatan Hari Buruh dan isu pendidikan.
Jenderal Lapangan aksi, Gilang R.A, bersama Wakil Jenderal Lapangan, Asril, memimpin massa menyuarakan sejumlah isu nasional melalui pengeras suara.
“Kami menuntut kenaikan upah minimum berbasis kebutuhan hidup yang layak, serta mendesak penghapusan sistem outsourcing yang merugikan pekerja!” teriak.
Orator juga menyentuh ranah pendidikan dengan menyerukan, “Percepat pengesahan RUU Sisdiknas dan hentikan komersialisasi pendidikan!”.
Selain isu berskala nasional, massa yang marah juga membawa sembilan tuntutan regional yang menohok tajam ke jajaran Pemerintah Kota Palopo.
Di tengah kepungan aparat dan situasi yang memanas, perwakilan mahasiswa kembali berorasi dengan lantang menembak langsung pucuk pimpinan daerah.
“Kami mendesak Wali Kota Palopo untuk segera mundur dari jabatan karena dinilai inkompeten!” seru orator tersebut yang langsung disambut sorakan marah dari massa aksi.
Tidak berhenti di situ, mahasiswa juga menumpahkan kekecewaannya kepada instansi terkait masalah ketenagakerjaan di tingkat daerah.
“Copot Kepala Dinas Ketenagakerjaan yang melakukan pembiaran terhadap praktik eksploitasi pekerja, seperti lembur tanpa upah, status kerja yang tidak jelas, dan maraknya penahanan ijazah!” tegas mahasiswa di tengah kerumunan.
Kekecewaan massa semakin memuncak karena di tengah situasi chaos dan jatuhnya korban luka tersebut, Wali Kota Palopo tetap tidak kunjung menampakkan diri di hadapan para demonstran.
