PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengikuti verifikasi lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 atau PPE 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kota Palopo, Andi Enceng Amir, secara daring dari ruang pertemuan eks-Bappeda Kota Palopo, Kamis (22/10/2026).
Verifikasi ini dilakukan untuk menilai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Palopo.
Perwakilan Kementerian PPPA RI, Dewa Ayu Laksmi, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan melakukan pendalaman, konfirmasi, dan validasi terhadap data yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah serta melewati tahap verifikasi administrasi.
Dalam proses tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai berbagai data pendukung yang relevan, termasuk praktik baik yang telah dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang telah maupun sedang dilakukan.
Menurutnya, evaluasi PUG merupakan instrumen penting untuk mengukur kemajuan sekaligus memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
Melalui evaluasi tersebut, pelaksanaan PUG diharapkan dapat terus ditingkatkan agar kebijakan dan program pembangunan semakin memperhatikan kebutuhan serta kepentingan seluruh masyarakat.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palopo, Andi Enceng Amir, memandang bahwa pelaksanaan verifikasi PUG bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh penghargaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi, memperkuat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi, mengambil keputusan, serta mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Karena itu, penerapan perspektif gender perlu menjadi perhatian dalam seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan program.
Andi Enceng Amir menyampaikan bahwa Pemkot Palopo terus berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tersebut dilakukan agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan masing-masing.
Pemkot Palopo juga berharap tim verifikasi Kementerian PPPA dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai upaya, capaian, dan inovasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PUG.
Selain capaian yang telah diraih, pemerintah daerah turut membuka ruang evaluasi terhadap berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan pengarusutamaan gender.
Hasil verifikasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi Pemkot Palopo dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender.
Melalui penguatan pengarusutamaan gender, Pemkot Palopo berupaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat.
