PALOPO – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo menekankan pentingnya kerja sama lintas wilayah dalam memetakan dan mengurangi risiko bencana, khususnya di kawasan Luwu-Palopo.
Pasalnya, ancaman bencana tidak selalu mengikuti batas administrasi suatu daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo, Andi Farid Baso Rachim, saat membuka kegiatan Pemetaan Risiko Bencana Berbasis Kewilayahan melalui Diskusi Publik Kawasan Luwu-Palopo di Hotel Mulia Indah, Palopo, Rabu (11/11/2026).
Andi Farid yang hadir mewakili Wali Kota Palopo menyampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemetaan risiko bencana berbasis kewilayahan memiliki peran penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan upaya pengurangan risiko bencana yang melibatkan lebih dari satu daerah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi alam, daerah aliran sungai, pemanfaatan ruang, hingga aktivitas masyarakat saling berkaitan dan dapat memengaruhi tingkat kerawanan bencana antarwilayah.
Baca Juga : Detik-detik Helikopter BNPB Jatuh di Sungai Barito, Satu Awak Masih Hilang
Karena itu, penanganan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah.
Diperlukan pendekatan lintas wilayah dan lintas sektor yang didukung data akurat serta dapat dipertanggungjawabkan agar upaya pengurangan risiko bencana berjalan lebih efektif.
Andi Farid menekankan bahwa penyusunan kajian risiko bencana tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknis atau sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan.
Bagi Pemkot Palopo, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam memahami potensi ancaman, tingkat kerentanan wilayah, serta langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko bencana.
Ia juga menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam menghasilkan pemetaan risiko yang sesuai dengan kondisi setiap wilayah.
Baca Juga : Kasus ISPA akibat Karhutla Tembus 401 Ribu, Tersebar di 63 Kabupaten dan Kota
Melalui diskusi publik ini, pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat saling berbagi informasi, menyelaraskan data, serta memperkuat pemahaman mengenai karakteristik risiko bencana di kawasan Luwu-Palopo.
Selain itu, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan masukan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kajian risiko bencana berbasis kewilayahan.
Lebih lanjut, Andi Farid berharap diskusi publik yang dilaksanakan BNPB dapat menjadi ruang komunikasi yang terbuka, konstruktif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.
Menurutnya, upaya membangun ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana membutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh pihak.
Koordinasi yang baik juga diperlukan agar setiap daerah memiliki informasi yang saling mendukung dalam merencanakan langkah pengurangan risiko bencana.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Palopo berharap kerja sama lintas wilayah dan lintas sektor semakin kuat, terutama dalam penyusunan kajian serta pemanfaatan data kebencanaan.
