MAKASSAR – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Makassar didorong menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki kepastian hukum dan keberlanjutan anggaran.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama DPRD Kota Makassar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Regulasi ini tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga kelompok masyarakat yang selama ini rentan terhadap risiko pekerjaan dan belum memiliki perlindungan sosial memadai.
Mulai dari pengemudi ojek online (ojol), nelayan, buruh harian lepas, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pekerja sosial keagamaan.
Salah satu poin penting dalam Ranperda tersebut adalah pengaturan bantuan iuran bagi pekerja rentan. Dengan demikian, perlindungan sosial tidak sekadar menjadi program pemerintah yang bergantung pada kebijakan administratif dan penganggaran setiap tahun.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan, Ranperda Jamsostek menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan perlindungan ketenagakerjaan, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal.
“Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” ujar Munafri.
Menurutnya, pemerintah kota ingin memastikan seluruh kelompok pekerja memiliki akses terhadap perlindungan ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja, kematian maupun risiko lainnya.
Munafri mengungkapkan, hingga saat ini sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45 ribu pekerja rentan.
“Langkah ini memperkuat berbagai upaya yang telah kita lakukan di Pemkot Makassar dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan,” katanya.
Baca Juga : Cegah Ribuan Pegawai Kehilangan Pekerjaan, Pemkot Makassar Perpanjang Kontrak PPPK
Ia berharap, melalui Ranperda tersebut, perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebatas program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dr. Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan, pembentukan regulasi ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap program perlindungan pekerja rentan yang selama ini telah dijalankan Pemkot Makassar.
Menurut Fahrizal, program Makassar Berjasa merupakan inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, keberlanjutannya perlu diperkuat melalui peraturan daerah.
“Program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat harus memiliki landasan hukum yang kuat dan berkelanjutan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Ia menilai, dengan adanya Perda, keberlangsungan program perlindungan pekerja tidak semata-mata bergantung pada kebijakan administratif maupun dinamika penganggaran setiap tahun.
Pansus juga mencermati bahwa Ranperda tersebut mengakomodasi lima program jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Cakupan perlindungannya meliputi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, pekerja migran Indonesia hingga pekerja sosial keagamaan.
Kelompok terakhir menjadi salah satu perhatian Pansus karena selama ini turut berkontribusi dalam pelayanan masyarakat, tetapi belum tentu memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Mereka antara lain imam rawatib, marbot masjid, guru mengaji, pemandi jenazah, pendeta, pastor, pinandita, biksu dan pekerja sosial keagamaan lainnya.
Selain itu, pengemudi transportasi daring, nelayan, pekerja mandiri, buruh harian lepas dan pelaku UMKM juga didorong mendapatkan akses perlindungan.
Salah satu substansi penting lainnya adalah pengaturan skema bantuan iuran bagi pekerja rentan yang memiliki keterbatasan pendapatan dan kemampuan membiayai perlindungan jaminan sosial secara mandiri.
Dalam draf Ranperda, calon penerima bantuan iuran dipersyaratkan berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun saat didaftarkan, berdomisili di Makassar dengan dibuktikan kepemilikan KTP elektronik, serta belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dari program lain.
Baca Juga : Pemkot Palopo Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD
Pemberian bantuan juga diprioritaskan bagi penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
Pansus mendorong agar penetapan penerima mempertimbangkan tingkat kerentanan, termasuk berdasarkan gender, usia dan kondisi disabilitas.
“Dengan demikian, program perlindungan pekerja rentan tidak sekadar menjadi bantuan pemerintah, tetapi instrumen untuk mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko pekerjaan,” kata Fahrizal.
Ranperda tersebut juga mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan melalui penyusunan kebijakan, perencanaan, pengalokasian anggaran, pembinaan hingga pengawasan.
Untuk sektor swasta, bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diarahkan menjadi salah satu persyaratan dalam mekanisme pengajuan perizinan berusaha di daerah.
Sementara di sektor konstruksi, penyedia jasa didorong memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek pekerjaan.
Khusus pekerja migran Indonesia, pemerintah daerah juga didorong berperan memberikan informasi prosedur penempatan serta memastikan perlindungan JKK dan JKM sebelum keberangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Ranperda turut mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan yang melibatkan perangkat daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Wali Kota.
BPJS Ketenagakerjaan juga diwajibkan menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.
Laporan tersebut diharapkan menjadi dasar evaluasi, perencanaan program, peningkatan kepesertaan hingga penentuan kebijakan bantuan iuran pada tahun anggaran berikutnya.
Fahrizal menegaskan, Ranperda Jamsostek tidak sekadar mengatur perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Regulasi ini diharapkan membangun sistem perlindungan pekerja yang lebih komprehensif melalui tanggung jawab pemerintah, kewajiban pemberi kerja, dukungan pendanaan dan pengawasan.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Kota Makassar tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa aman, kepastian perlindungan, dan keadilan sosial bagi seluruh pekerja,” pungkasnya.
Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh substansi Ranperda dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran, memiliki dukungan anggaran memadai, serta benar-benar menjangkau pekerja yang membutuhkan perlindungan.
















