INTERNASIONAL – Perseteruan sengit antara nilai etika perusahaan teknologi dan ambisi militer Amerika Serikat kini berujung pada pemblokiran skala nasional.
Kebijakan radikal ini bermula dari keengganan Anthropic, sebuah perusahaan kecerdasan buatan (AI), untuk menyerahkan model Claude miliknya tanpa syarat kepada Pentagon, yang akhirnya memicu reaksi keras dari Donald Trump pada Jumat (27/02/2026).
Melalui unggahan di platform Truth Social miliknya, sang presiden mengeluarkan dekrit yang melarang seluruh instansi pemerintah federal untuk menjalin atau meneruskan kerja sama dengan entitas rintisan tersebut.
“Saya mengarahkan setiap lembaga federal di Pemerintah AS untuk segera menghentikan semua penggunaan teknologi Anthropic. Kami tidak membutuhkannya, kami tidak menginginkannya, dan tidak akan berbisnis dengan mereka lagi,” tulis Trump, seperti dikutip dari Kompas.
Pemerintah AS sebenarnya masih memberikan kelonggaran berupa masa transisi selama enam bulan untuk mencabut sistem AI ini dari lembaga-lembaga federal, termasuk di lingkungan Departemen Pertahanan.
Namun, peringatan dan ancaman tegas tetap menyertai tenggat waktu tersebut jika pihak perusahaan dinilai membangkang.
“Anthropic sebaiknya segera berbenah diri dan membantu selama periode penghentian ini, atau saya akan menggunakan kekuasaan penuh Kepresidenan untuk memaksa mereka patuh, dengan konsekuensi perdata dan pidana besar yang akan menyusul,” tambah Trump.
Inti dari konflik terbuka ini adalah prinsip Anthropic yang secara tegas menolak pemanfaatan teknologi mereka untuk aktivitas pengawasan massal terhadap penduduk sipil AS, maupun untuk sistem persenjataan otonom penuh yang bisa membunuh tanpa kendali manusia.
Di sisi lain, pihak militer merasa mereka beroperasi di bawah payung hukum dan tidak seharusnya didikte oleh kontraktor perihal tata cara penggunaan produk.
Sebelumnya, Pentagon telah memberikan tenggat waktu kepatuhan hingga Jumat pukul 17.01 waktu setempat.
Jika Anthropic tetap menolak, pemerintah siap menggunakan Undang-Undang Produksi Pertahanan (regulasi era Perang Dingin) untuk memaksa industri swasta, serta mengancam melabeli perusahaan itu sebagai risiko rantai pasokan, status yang lazimnya disematkan untuk musuh negara.
Menghadapi gempuran itu, CEO Anthropic, Dario Amodei, memilih tidak mundur selangkah pun.
“Ancaman ini tidak mengubah posisi kami: kami tidak dapat dengan hati nurani menerima permintaan mereka,” tegasnya.
Keberanian Anthropic ini langsung memantik gelombang dukungan masif dari para profesional di Lembah Silikon.
Ratusan pekerja dari raksasa teknologi pesaing, yakni Google DeepMind dan OpenAI, kompak merilis surat terbuka bertajuk We Will Not Be Divided.
“Kami berharap para pemimpin kami akan menyampingkan perbedaan dan berdiri bersama untuk terus menolak permintaan Departemen Perang saat ini terkait izin penggunaan model kami untuk pengawasan massal domestik dan membunuh orang secara otonom tanpa pengawasan manusia,” bunyi surat tersebut.
Dukungan serupa juga datang dari pucuk pimpinan.
CEO OpenAI, Sam Altman, mengirimkan memo ke jajaran internalnya yang menyatakan kesepahaman dengan prinsip pembatasan militer yang dilakukan Anthropic, dan saat ini pihaknya juga tengah mengupayakan batasan serupa dengan Pentagon.
Mengamati kekacauan ini, Wakil Presiden Information Technology and Innovation Foundation, Daniel Castro, mengingatkan bahwa benturan sepihak antara militer dan pengembang swasta berpotensi menghancurkan ekosistem industri AI.
Ia menyarankan agar standar pemanfaatan AI untuk keamanan nasional dibahas secara terbuka dan dilegalkan menjadi undang-undang yang jelas, bukan dipaksakan melalui kebuntuan aturan yang ad hoc.
