INTERNASIONAL – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Departemen Pertahanan (Pentagon) untuk menyiapkan rencana kemungkinan aksi militer di Nigeria, menyusul tuduhan bahwa pemerintah negara Afrika tersebut gagal melindungi umat Kristen dari kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Trump melalui media sosial pada Sabtu (1/11/2025).
Trump menegaskan, jika pemerintah Nigeria tidak segera mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan terhadap umat Kristen, Amerika Serikat akan menghentikan seluruh bantuan dan dukungan, bahkan mempertimbangkan tindakan militer.
“Jika pemerintah Nigeria terus membiarkan pembunuhan terhadap umat Kristen, kami akan hentikan semua bantuan dan siap masuk dengan kekuatan penuh untuk menghentikan kelompok teroris Islam yang melakukan kekejaman itu,” tulis Trump, seperti dikutip dari Liputan6.
Ia juga menambahkan bahwa bila operasi dilakukan, serangannya akan “cepat, keras, dan memuaskan.”
Pernyataan keras tersebut memicu tanggapan cepat dari Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, yang menolak tuduhan Trump dan menyebutnya tidak berdasar.
Melalui pernyataan resmi yang dikutip Associated Press, Tinubu menegaskan bahwa Nigeria menjunjung tinggi kebebasan beragama dan tidak pernah mendukung tindakan diskriminatif berbasis keyakinan.
“Kebebasan beragama adalah bagian dari jati diri bangsa kami. Nigeria berdiri menentang segala bentuk penganiayaan, tanpa memandang agama,” ujarnya.
Trump sebelumnya menyebut Nigeria sebagai “negara yang menjadi perhatian khusus” dan menuding bahwa pemerintah gagal menindak pelaku kekerasan terhadap umat Kristen.
Ia juga menuding “kaum Islam radikal” sebagai pelaku utama kekerasan tersebut.
Namun, sejumlah pengamat menilai situasi keamanan di Nigeria jauh lebih kompleks.
Negara berpenduduk lebih dari 220 juta jiwa itu memiliki komposisi hampir seimbang antara pemeluk Islam dan Kristen, serta menghadapi berbagai konflik bersenjata dengan latar belakang agama, etnis, ekonomi, dan sosial.
Kelompok ekstremis seperti Boko Haram dan afiliasi ISIS memang kerap menargetkan warga sipil, namun banyak korban juga berasal dari kalangan muslim di wilayah utara.
Selain itu, bentrokan antara petani dan penggembala, perebutan lahan, serta konflik separatis turut memperkeruh keadaan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nigeria, Kimiebi Ebienfa, menyampaikan bahwa pemerintah tetap berkomitmen melindungi semua warganya tanpa membeda-bedakan agama.
“Pemerintah Nigeria akan terus melindungi seluruh rakyatnya, tanpa memandang keyakinan atau ras. Keberagaman adalah kekuatan terbesar kami,” katanya dalam pernyataan resmi.
Ketegangan antara Washington dan Abuja bukan hal baru.
Amerika Serikat pernah menempatkan Nigeria dalam daftar negara yang menjadi perhatian khusus terkait pelanggaran kebebasan beragama pada tahun 2020, sebelum akhirnya mencabut status tersebut pada 2023 untuk memperbaiki hubungan diplomatik.
