POLITIK – Gelombang unjuk rasa dan blokade jalan yang melumpuhkan Trans Sulawesi mendapat respons serius dari senayan.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Capt. Unru Baso, mengambil langkah taktis untuk membawa tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto.
Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III ini menegaskan bahwa gerakan massa di jalanan harus segera dikonversi menjadi gerakan politik yang terukur di Jakarta.
Dalam keterangan resminya pada Hari Senin (26/1/2026) malam, sosok yang akrab disapa Ubas ini membeberkan peta jalan (roadmap) perjuangan yang telah ia susun.
Ia memastikan akan memfasilitasi pertemuan strategis antara para pemangku kebijakan di Luwu Raya dengan pemerintah pusat.
“Kami sudah jadwalkan. Insyaallah pada tanggal 9 Februari 2026, saya bersama Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Aras, akan mendampingi empat kepala daerah se-Luwu Raya. Target kita adalah bertemu Menteri Dalam Negeri dan membuka akses langsung ke Presiden Prabowo,” ujar Ubas.
Menurut Ubas, pertemuan ini krusial untuk mengubah desakan publik menjadi keputusan politik.
Namun, ia mengingatkan bahwa “lampu hijau” dari pusat sangat bergantung pada kelengkapan syarat formil.
Saat ini, fokus utama tim teknis adalah merampungkan naskah akademik sebagai “dokumen sakti” pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Naskah akademik ini bukan sekadar tumpukan kertas, tapi bukti kelayakan. Kita harus bisa meyakinkan pusat bahwa Luwu Raya mampu mandiri secara fiskal, memiliki potensi ekonomi kuat, dan siap melayani publik tanpa membebani anggaran negara berlebihan,” tegasnya.
Terkait situasi di lapangan yang kian memanas dengan adanya aksi blokade jalan Trans Sulawesi, Ubas menyampaikan keprihatinannya.
Ia meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak membiarkan semangat perjuangan justru merugikan kepentingan umum atau memicu gesekan sesama warga.
“Energi besar masyarakat ini kita butuhkan sebagai daya dorong, tapi tolong jaga ketertiban. Jangan sampai perjuangan suci ini tercederai oleh konflik horizontal yang justru melemahkan posisi tawar kita di pusat. Biarkan kami bekerja di jalur politik, sembari masyarakat mengawal dengan damai,” pungkas Ubas.
Langkah politik Ubas ini diharapkan menjadi titik terang di tengah kebuntuan komunikasi yang memicu aksi massa berlarut-larut di wilayah Tana Luwu.
