LUWU UTARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara menggelar sosialisasi terkait tindak lanjut penonaktifan Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini diselenggarakan di Aula La Galigo pada Senin (02/03/2026).
Rapat sosialisasi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.
Turut hadir dalam agenda ini jajaran dari BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta seluruh camat dan lurah se-Kabupaten Luwu Utara.
Dalam arahannya, Andi Abdullah Rahim menegaskan bahwa kesehatan merupakan pelayanan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Ia mengingatkan agar jangan sampai ada warga yang kesulitan berobat hanya karena persoalan administrasi atau data kepesertaan yang belum sinkron.
Menurutnya, pemerintah daerah melalui aparat di tingkat bawah lebih memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.
Oleh karena itu, Bupati menginstruksikan para camat dan lurah untuk turun langsung melakukan verifikasi faktual, guna memastikan warga yang benar-benar layak tetap mendapatkan jaminan kesehatan dari negara.
Sebagai solusi bagi warga kurang mampu yang kepesertaannya telanjur dinonaktifkan namun masih layak menerima bantuan, Pemkab Luwu Utara telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Langkah tersebut meliputi pengusulan kembali melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemutakhiran dan validasi data di tingkat desa atau kelurahan, serta koordinasi aktif dengan pihak BPJS Kesehatan agar perlindungan warga tetap berlanjut.
“Semua ini adalah bagian dari komitmen kita menuju Universal Health Coverage (UHC), agar seluruh masyarakat Luwu Utara memiliki akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya,” ungkap Bupati Luwu Utara.
Langkah perbaikan data ini dinilai akan memberikan banyak dampak positif.
Beberapa di antaranya adalah mencegah warga kurang mampu kehilangan akses berobat, membuat data sosial masyarakat menjadi lebih akurat dan terbarui, serta memastikan pelayanan kesehatan berjalan lebih merata dan tepat sasaran.
Selain itu, upaya ini juga memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat terkait jaminan kesehatan mereka.
Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat untuk proaktif. Jika ada keluarga, tetangga, atau warga yang mendapati kartu BPJS PBI-nya sudah tidak aktif, mereka diminta untuk segera melapor ke pemerintah desa atau kelurahan setempat agar dapat segera diverifikasi.
Pemkab Luwu Utara berkomitmen penuh agar tidak ada satu pun warganya yang tertinggal dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
