PALOPO – Ketegangan menyelimuti halaman Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada Kamis (12/2/2026).
Aksi unjuk rasa yang mulanya damai berubah menjadi keriuhan fisik ketika ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi perjuangan Luwu Raya berusaha menerobos barikade pengamanan.
Massa yang kecewa terlibat aksi saling dorong yang sengit dengan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kericuhan ini dipicu oleh kemarahan mahasiswa terhadap komentar Wali Kota Palopo, Naili Trisal, yang dinilai melemahkan semangat pembentukan Provinsi Luwu Raya dan Kabupaten Luwu Tengah.
Pemicu Kemarahan: Isu Ekonomi vs Perjuangan Wilayah Insiden ini bermula dari pernyataan Naili Trisal dalam sebuah forum diskusi pada Selasa (10/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyoroti bahwa aksi demonstrasi yang diwarnai pemblokadean jalan (lockdown) berdampak negatif pada stabilitas ekonomi daerah.
Ia mengkhawatirkan lonjakan inflasi dan terhambatnya distribusi logistik menjelang bulan suci Ramadhan.
Namun, narasi tersebut ditangkap berbeda oleh para mahasiswa.
Mereka menganggap Wali Kota lebih mementingkan hitungan untung-rugi ekonomi ketimbang mendukung aspirasi besar masyarakat Tana Luwu untuk mekar menjadi provinsi mandiri.
Mahasiswa menilai sikap Naili bertolak belakang dengan kepala daerah lain di wilayah Luwu Raya yang kompak mendukung gerakan tersebut.
Aksi Memanas dan Tuntutan Permintaan Maaf Di lokasi kejadian, situasi semakin tidak terkendali saat matahari mulai tergelincir ke barat.
Asap hitam membumbung tinggi dari ban bekas yang dibakar massa di depan gerbang utama.
Beberapa mahasiswa terlihat memanjat pagar besi, sementara yang lain menggedor gerbang menuntut Wali Kota keluar menemui mereka.
Ketidakhadiran Naili Trisal untuk berdialog langsung semakin menyulut emosi massa.
Dalam orasinya yang berapi-api di tengah kepulan asap, salah satu orator meneriakkan kekecewaannya.
“Jangan korbankan harga diri dan semangat pembentukan Luwu Raya hanya karena alasan ekonomi semata,” teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka adalah mandat konstitusi dan aspirasi masyarakat adat.
Pernyataan pemerintah kota yang mengaitkan gerakan mereka dengan gangguan keamanan dan ekonomi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan kolektif wilayah tersebut.
