INTERNASIONAL – Langkah diplomasi strategis diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di tengah dinginnya pegunungan Davos, Swiss.
Dalam ajang World Economic Forum (WEF) 2026, Indonesia secara resmi memutuskan bergabung ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Penandatanganan piagam keanggotaan tersebut berlangsung pada Hari Kamis (22/1/2026) waktu setempat.
Momen ini menjadi sorotan dunia, tidak hanya karena substansi perdamaian yang dibawa, tetapi juga interaksi hangat antara Prabowo dan Donald Trump.
Suasana cair terlihat saat prosesi penandatanganan berlangsung.
Presiden Prabowo maju ke meja penandatanganan bersamaan dengan Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban.
Donald Trump, yang memimpin inisiatif tersebut, menyambut kedua pemimpin negara itu dengan antusias.
Dalam sebuah momen yang terekam kamera, Trump terlihat menepuk pundak Prabowo sebagai bentuk apresiasi dan keakraban.
Ia bahkan melontarkan pujian khusus kepada Prabowo dan Orban di hadapan para delegasi dunia.
“Mereka berdua adalah pria yang tangguh (tough guys),” ujar Trump sembari menyalami Prabowo yang berdiri di sisi kirinya, seperti dikutip dari CNN.
Trump mengklaim bahwa di bawah inisiatifnya, dunia menjadi lebih aman dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia membanggakan keberhasilannya mengakhiri delapan konflik perang dalam kurun waktu sembilan bulan.
Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian bukan tanpa alasan.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kepentingan rakyat Palestina.
Dewan ini difungsikan sebagai badan pemantau proses stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik, khususnya di Jalur Gaza.
Sugiono menjelaskan, kehadiran Indonesia di dalam lingkar inti Board of Peace sangat krusial untuk memastikan arah kebijakan organisasi tersebut tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara (two-state solution).
“Kehadiran Board of Peace ini adalah langkah konkret dan tangible. Kita harus ada di sana untuk mengawal agar upaya perdamaian benar-benar mengarah pada kemerdekaan Palestina, bukan sekadar pengaturan permanen yang merugikan mereka,” jelas Sugiono dalam keterangan persnya, Hari Sabtu (24/1/2026).
Prabowo sendiri menilai ini sebagai peluang sejarah yang tidak boleh dilewatkan.
Menurutnya, penderitaan rakyat Gaza harus segera diakhiri dengan aksi nyata, bukan sekadar retorika.
“Bantuan kemanusiaan sudah masuk deras, penderitaan rakyat Gaza sangat berkurang. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta dalam proses ini,” tegas Prabowo.
Terkait isu kewajiban iuran sebesar US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) untuk bergabung dalam dewan ini, Kementerian Luar Negeri RI memberikan klarifikasi tegas.
Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa kontribusi dana tersebut bersifat sukarela. Negara anggota tetap dapat berpartisipasi aktif tanpa harus menyetorkan nominal tersebut.
Di dalam negeri, langkah Prabowo mendapat dukungan dari parlemen.
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai manuver ini sebagai cerminan politik luar negeri bebas aktif yang adaptif.
Menurutnya, partisipasi Indonesia adalah upaya memastikan suara negara berkembang dan kepentingan umat Islam didengar dalam arsitektur perdamaian global bentukan Trump tersebut.
Pemerintah juga menegaskan bahwa Board of Peace tidak dibentuk untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan sebagai mekanisme tambahan untuk mempercepat penyelesaian konflik di wilayah-wilayah kritis.
