MAKASSAR – PT Masmindo Dwi Area (MDA) memenuhi undangan Kunjungan Kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Pertemuan strategis ini berlangsung di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah dialog dan advokasi daerah, khususnya terkait persiapan kebijakan pencegahan risiko serta perlindungan daerah pada tahap pra-penambangan.
Forum ini mempertemukan Komite II DPD RI, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan investasi berjalan terukur dan sejalan dengan karakteristik daerah.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Luwu, Polda Sulsel, Polres Luwu, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Turut hadir pula sejumlah kepala desa dan tokoh masyarakat dari wilayah operasional MDA.
Ketua Komite II DPD RI, A.A. Waris Halid, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi advokasi DPD RI.
Tujuannya adalah mendorong iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat, terutama di wilayah dengan geografis yang menantang dan rawan bencana.
“Kami mendorong agar proses investasi berjalan lancar dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi risiko, perlindungan lingkungan, serta kepentingan sosial masyarakat. Dialog sejak tahap awal menjadi penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama,” ujar Waris Halid.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan manajemen PT Masmindo Dwi Area, Erlangga Gaffar, menyampaikan apresiasinya atas perhatian Komite II DPD RI.
Ia menegaskan bahwa kehadiran MDA merupakan bukti komitmen perusahaan untuk terus membuka ruang dialog dan berkolaborasi.
“MDA sangat menghargai dan menghormati peran DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Bagi kami, investasi adalah proses jangka panjang yang harus selaras dengan regulasi yang berlaku, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan. Pendekatan mitigasi sejak awal menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan,” jelas Erlangga.
Dalam diskusi tersebut, ditekankan pula pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi berbagai isu strategis, termasuk tata ruang, lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan penyerapan tenaga kerja lokal.
