MATARAM, Nusa Tenggara Barat – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, H Lalu Muhamad Iqbal (LMI) dan pasangannya, akan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Jakarta.
Acara ini akan bersamaan dengan pelantikan 21 gubernur serta 275 bupati/walikota yang akan dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Dikutip dari OPSINTB.com, dalam upaya efisiensi anggaran, H Lalu Muhamad Iqbal, mengeluarkan arahan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tidak menghadiri pelantikan tersebut di Jakarta.
Langkah ini kata dia sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang meminta pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen untuk mengoptimalkan alokasi anggaran pada prioritas pembangunan.
“Saya meminta dengan sangat agar pejabat dan ASN Provinsi NTB tidak perlu ke Jakarta saat pelantikan. Hanya Sekda, Biro Umum, dan Biro Adpim yang akan mengurus kegiatan teknis di sana. Saya ingin semuanya berjalan seefisien mungkin,” ujar LMI, Jumat (24/01/2025).
Keputusan ini, selain untuk efisiensi, juga mempertimbangkan keterbatasan kapasitas tempat acara syukuran yang akan diadakan di Anjungan NTB, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Syukuran di Jakarta nantinya akan menjadi momen khusus untuk masyarakat NTB yang berada di ibu kota. LMI memastikan masyarakat NTB di daerah tetap dapat merayakan momen bersejarah ini.
“Setelah acara serah terima jabatan di DPRD NTB, akan diadakan syukuran besar di Teras Udayana, Mataram, sehingga seluruh masyarakat bisa ikut merasakan kebahagiaan ini,” tambahnya.
Arahan LMI sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang sejak awal pemerintahannya menekankan pentingnya efisiensi belanja negara, terutama perjalanan dinas.
Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menginstruksikan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen di semua lini pemerintahan, dengan tujuan mengalihkan dana tersebut untuk mendukung program strategis nasional, seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, dalam rapat koordinasi juga mengonfirmasi bahwa pelaksanaan teknis pelantikan dan syukuran akan dimatangkan dalam rapat akhir bersama Kementerian Dalam Negeri pada 30 Januari mendatang.
Pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) ini telah disetujui dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
Melalui kebijakan efisiensi ini, LMI berharap Pemerintah Provinsi NTB dapat menjadi contoh dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo dan memprioritaskan pengelolaan anggaran secara bijak demi kemajuan daerah.
