MAKASSAR, Sulsel — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Berdasarkan hasil evaluasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), indeks Reformasi Birokrasi Sulsel pada tahun 2024 mencapai angka 81,74.
Capaian ini naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berada di angka 74,21 dan menempatkan Sulsel dalam kategori “A” dengan predikat “Memuaskan”.
Angka ini tidak hanya menandai peningkatan tajam dibanding tahun sebelumnya, tetapi juga menjadikan Sulsel sebagai provinsi dengan indeks reformasi birokrasi tertinggi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Penghargaan atas capaian ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sebuah acara resmi yang digelar di Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh jajaran pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota.
Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi pelayanan publik yang efektif dan berpihak pada rakyat.
“Ini adalah hasil dari semangat kolaboratif, kerja konkret, dan kemauan kuat untuk berubah. Reformasi birokrasi bagi kami adalah jalan untuk menghadirkan keadilan, efisiensi, dan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat,” ujar Gubernur Andi Sudirman.
Gubernur Sulsel Usulkan Seaplane dan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta dengan Menhub
Reformasi birokrasi di Sulsel tidak hanya tercermin dalam perbaikan sistem internal pemerintahan, tetapi juga membawa dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan sebesar 0,64 persen sepanjang tahun 2024, seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang menekankan pada pelayanan publik dan pemberdayaan sosial.
Sementara itu, Reformasi Birokrasi General juga menunjukkan progres luar biasa, antara lain dalam kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, digitalisasi arsip, peningkatan tata kelola hukum, serta penggunaan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang semakin meluas di seluruh OPD.
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel, Bustanul Arifin, menyebutkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, aparatur sipil negara, hingga dukungan penuh dari pimpinan daerah.
“Peningkatan indeks dari 74,21 menjadi 81,74 adalah bukti bahwa reformasi birokrasi di Sulsel bukan wacana, tapi kerja nyata. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami kepada masyarakat,” tegas Bustanul.
Ia juga menambahkan bahwa transformasi birokrasi di Sulsel didorong oleh serangkaian inovasi, mulai dari digitalisasi pelayanan publik, penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penerapan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hingga pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
Komitmen ini diperkuat oleh sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam mendukung agenda nasional seperti Program Asta Cita Presiden Prabowo.
Pemerintah Provinsi Sulsel menempatkan reformasi birokrasi sebagai motor penggerak pembangunan, terutama dalam peningkatan layanan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Di tengah upaya reformasi, Sulsel juga menunjukkan berbagai capaian lain sepanjang tahun 2024.
Pembangunan infrastruktur terus digencarkan, program pertanian modern dikembangkan, pengelolaan keuangan daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif.
Menutup pernyataannya, Gubernur Andi Sudirman menyampaikan harapan agar prestasi ini menjadi penyemangat baru bagi seluruh jajaran birokrasi.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Indeks yang tinggi bukan tujuan akhir, tapi awal dari pelayanan publik yang semakin berkualitas. Rakyat harus benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya.
Dengan capaian ini, Sulawesi Selatan menegaskan diri sebagai provinsi unggulan di Indonesia Timur, tidak hanya dalam hal tata kelola pemerintahan, tetapi juga dalam menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Silakan beri tahu jika Anda ingin versi ini disesuaikan untuk media tertentu, ditambahkan data statistik tambahan, atau dilengkapi infografik dan visualisasi naratif.
