NASIONAL – Kasus keracunan yang menimpa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di sejumlah daerah, di antaranya Kota Salakan, Sulawesi Tengah, dan Sukabumi, Jawa Barat.
Menyikapi hal tersebut, pihak Istana Negara menyampaikan permintaan maaf sekaligus memastikan adanya sanksi bagi pihak yang lalai.
“Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional menyampaikan permohonan maaf atas terulangnya insiden ini di beberapa wilayah. Hal seperti ini tentu tidak diharapkan dan sama sekali bukan kesengajaan,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/09/2025), seperti dikutip dari Liputan6.
Menurutnya, kejadian ini akan menjadi bahan evaluasi besar pemerintah.
Badan Gizi Nasional bersama pemerintah daerah diminta bergerak cepat memastikan seluruh siswa terdampak mendapat penanganan medis sebaik mungkin.
“Tentu kita harus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperkuat mitigasi agar kejadian serupa tidak lagi terulang,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, pihak yang terbukti abai dalam menjalankan prosedur akan dijatuhi sanksi tegas.
“Jika terbukti lalai atau melanggar SOP, tentu akan ada sanksi. Namun penerapannya tidak boleh sampai mengganggu jalannya program sehingga anak-anak yang berhak tetap memperoleh manfaat MBG,” tegasnya.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan angka yang mencengangkan.
Hingga September 2025, tercatat sedikitnya 5.360 siswa mengalami keracunan akibat menu MBG. Menurut JPPI, jumlah tersebut berpotensi lebih besar karena banyak sekolah dan daerah memilih menutup-nutupi kasus.
“Dalam pekan ini saja, jumlah anak yang keracunan usai menyantap MBG kembali meningkat, baik dari sisi jumlah maupun wilayah,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dalam keterangannya Jumat (19/09/2025).
JPPI menilai pemerintah tidak boleh lagi menutup mata atas tragedi yang berulang.
“Kalau kejadian ini hanya sekali, mungkin bisa dianggap kesalahan teknis. Tapi kalau ribuan anak jadi korban di berbagai tempat, ini bukti ada masalah sistemik dalam tata kelola MBG,” lanjutnya.
Ubaid menyebut kasus MBG sudah masuk kategori darurat kemanusiaan. Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh bermain-main dengan nyawa generasi bangsa.
“Kami tidak tega melihat anak-anak harus dirawat dengan selang infus, bahkan ada yang hampir kehilangan nyawa. Jika program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga sebelum makin banyak korban,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Presiden agar tidak menjadikan siswa sekolah sebagai “kelinci percobaan” dari kebijakan yang belum siap.
“Kalau Presiden serius melindungi generasi emas, maka hentikan MBG dan lakukan evaluasi total. Jika tidak, berarti negara sedang abai pada keselamatan rakyatnya,” pungkasnya.
