EKOBIS – Empat bulan pasca dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tantangan berat yang dihadapinya dalam menakhodai perekonomian Indonesia.
Purbaya mengakui secara terbuka bahwa terdapat jurang yang cukup lebar antara ekspektasi kebijakan yang dirancangnya dengan realitas eksekusi di lapangan.
Dalam sebuah diskusi terbatas di Jakarta Selatan pada Rabu (14/01/2026), Purbaya menuturkan bahwa pada awal masa jabatannya di bulan September 2025, ia memiliki optimisme tinggi.
Ia meyakini ruang fiskal yang tersedia mampu membalikkan tren perlambatan ekonomi domestik dalam hitungan minggu.
Kala itu, Indonesia tengah berada di titik nadir perekonomian akibat guncangan stabilitas sosial dan gelombang demonstrasi yang memuncak pada Agustus 2025.
“Kalau kita lihat data Agustus-September, kondisi ekonomi turun ke level yang rendah sekali. Kami sadar betul, kalau tren ini tidak segera dibalik, taruhannya adalah stabilitas sosial politik yang akan terganggu,” ungkap Purbaya, seperti dikutip dari Kompas.
Langkah agresif langsung diambil Purbaya pada 12 September 2025.
Pemerintah menempatkan dana jumbo sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memacu likuiditas.
Rinciannya, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat suntikan Rp 55 triliun, BTN sebesar Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menerima Rp 10 triliun.
Di atas kertas, Purbaya menghitung intervensi ini akan mendongkrak pertumbuhan uang beredar (M0) hingga 13 persen dan memacu pertumbuhan kredit hingga dua digit di akhir tahun. Namun, kenyataan berkata lain.
“Hitungan saya harusnya kredit tumbuh double digit. Tapi mungkin ada miskomunikasi atau sinyal saya tidak diikuti sepenuhnya, penyerapan baru mulai berjalan bertahap di minggu-minggu berikutnya,” akunya.
Masalah utama yang teridentifikasi bukan pada ketiadaan uang, melainkan pada kemacetan aliran likuiditas dari perbankan ke sektor riil (produktif).
Bank memegang dana yang cukup, namun penyalurannya tersendat.
Purbaya menganalisis bahwa hambatan ini juga dipicu oleh perlunya penyelarasan antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter.
Pengetatan moneter yang terjadi di Kuartal IV membuat transmisi kebijakan pemulihan tidak sekuat yang diperkirakan.
Meskipun demikian, Purbaya melihat badai terburuk mulai berlalu.
Sinyal pemulihan kini mulai terdeteksi, terutama dari respon pasar keuangan.
Pasar obligasi dan pasar modal menunjukkan pergerakan positif yang lebih responsif dibandingkan sektor perbankan, menandakan bahwa kepercayaan pasar mulai pulih perlahan.
Kementerian Keuangan kini terus mengintensifkan koordinasi dengan Bank Indonesia untuk mencari titik keseimbangan baru agar akselerasi pemulihan ekonomi dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
