JAKARTA – Kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap produk-produk dari Indonesia sejak April 2025 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Produk ekspor utama seperti garmen, alas kaki, elektronik, furnitur, minyak kelapa sawit, dan produk perikanan menjadi lebih mahal di pasar AS, mengurangi daya saing dan permintaan terhadap produk-produk tersebut.
Selama periode 2015-2024, nilai ekspor Indonesia ke AS secara konsisten lebih tinggi dibanding ekspor AS ke Indonesia. Namun, dengan adanya tarif baru, surplus perdagangan ini berpotensi menurun.
Sektor-sektor seperti garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati yang sangat bergantung pada ekspor ke AS mengalami tekanan, yang dapat berdampak pada lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik.
Menanggapi tantangan ini, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah merancang dan mengimplementasikan strategi komprehensif untuk melindungi dan memperkuat perekonomian nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah mengambil serangkaian langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global. Pemerintah Indonesia memilih jalur diplomasi dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington, D.C., yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Delegasi ini bertujuan untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS guna mencari solusi atas pengenaan tarif tersebut. Sebagai bagian dari upaya ini, Indonesia menawarkan peningkatan impor produk-produk AS seperti kapas, gandum, minyak, dan gas, serta pelonggaran hambatan non-tarif dan penurunan pajak atas barang-barang AS.
“Presiden Prabowo menginstruksikan penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif yang menghambat investasi dan ekspor. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan menarik lebih banyak investasi asing,” kata Airlangga Hartarto.
Ia mengungkapkan, untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, Indonesia memperluas jaringan perdagangan melalui keanggotaan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan pengajuan keanggotaan dalam BRICS. Langkah ini diharapkan dapat membuka akses ke pasar baru dan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Presiden Prabowo Luncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Mulai Dilaksanakan di Sulsel
“Pemerintah mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh AS,” ujar Airlangga Hartarto.
Presiden Prabowo berkoordinasi dengan pemimpin negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei untuk merespons kebijakan tarif AS secara bersama. Langkah ini mencerminkan upaya kolektif kawasan dalam menghadapi tantangan perdagangan global.
Meskipun tarif impor sebesar 32 persen telah diberlakukan oleh AS, langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat posisi dalam perdagangan global. Negosiasi yang sedang berlangsung dan reformasi domestik diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif tersebut dan membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan pendekatan diplomasi yang aktif, reformasi regulasi, diversifikasi pasar, dan hilirisasi sumber daya alam, Indonesia berupaya untuk tidak hanya mengatasi tantangan saat ini tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.
Kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ini makin memperkeruh hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali berada di ujung tanduk.
Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal Tiongkok hingga maksimum 245 persen, sebuah langkah yang langsung menuai kecaman dari Beijing.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi “America First” yang kembali dihidupkan sejak Trump menjabat kembali sebagai presiden.
Kebijakan tersebut tertuang dalam lembar fakta yang diterbitkan Gedung Putih Selasa (15/04/2025), yang juga menyertai perintah eksekutif untuk mengkaji ulang dampak ketergantungan AS terhadap pasokan mineral penting dari luar negeri, terutama dari Tiongkok.
Tarif 245 persen ini bukan satu lapis, melainkan akumulasi dari sejumlah tarif sebelumnya dan baru: tarif resiprokal sebesar 125 persen, tarif 20 persen sebagai respons atas krisis fentanil, serta tarif Section 301 yang berkisar dari 7,5 persen hingga 100 persen. Produk seperti kendaraan listrik dan komponen teknologi tinggi menjadi target utama dari kebijakan ini.
Trump secara terbuka menyatakan bahwa langkah ini adalah respons terhadap pembatasan ekspor oleh Tiongkok, khususnya pada tanah jarang dan logam strategis seperti galium dan antimon, yang sangat vital untuk industri semikonduktor, energi hijau, hingga pertahanan militer.
“Cina perlu datang ke meja perundingan. Kami tidak perlu kesepakatan dengan mereka,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan posisi AS yang tidak mau tunduk pada tekanan Beijing, seperti dikutip dari Tempo.
Sri Mulyani Tegaskan Kebijakan Prabowo: PPN Tak Naik, Tarif 12℅ Hanya untuk Barang Mewah
Di Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian menanggapi langkah Washington dengan retorika yang kuat namun diplomatis. Ia menegaskan bahwa perang tarif ini dipicu oleh AS, dan Cina tidak akan gentar untuk mengambil langkah balasan.
“Jika AS terus menggunakan tarif sebagai senjata ekonomi, kami siap melawan hingga akhir. Tapi jika AS sungguh-sungguh ingin berdialog, berhentilah dengan tekanan ekstrem,” kata Lin dalam konferensi pers, Rabu (16/04/2025).
Tiongkok sebelumnya telah memberlakukan tarif balasan sebesar 125 persen terhadap barang-barang dari AS, sebagai respons terhadap kebijakan Trump yang menetapkan tarif tinggi pada produk mereka sejak 10 April 2025.
Pemerintah Tiongkok menyebut kebijakan AS hanya akan memperparah ketegangan global dan menurunkan kepercayaan internasional terhadap sistem perdagangan bebas.
Dampak dari aksi saling balas tarif ini diperkirakan akan sangat luas. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan volume perdagangan global bisa menyusut 0,2 persen tahun ini, dengan potensi penurunan lebih tajam hingga 1,5 persen jika eskalasi terus berlanjut.
Bahkan UNCTAD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2025 dari 2,5 persen menjadi 2,3 persen, mendekati ambang resesi global.
Newsweek mencatat bahwa peningkatan tarif terhadap barang-barang asal Tiongkok akan memaksa perusahaan-perusahaan AS untuk memutar rantai pasokan mereka, menaikkan harga barang konsumsi, dan memperberat beban industri manufaktur domestik.
Di sisi lain, eksportir Cina menghadapi dilema besar karena kehilangan pasar AS yang merupakan salah satu pasar ekspor terbesar mereka—dan kini harus mulai menjajaki peluang baru di wilayah seperti Uni Eropa atau Asia Selatan.
Fokus utama dari strategi AS adalah soal ketergantungan pada tanah jarang, kelompok 17 elemen penting yang dibutuhkan dalam segala hal mulai dari produksi smartphone, kendaraan listrik, hingga rudal dan kapal selam nuklir.
Amerika Serikat saat ini hanya memiliki satu tambang aktif untuk tanah jarang, sementara 92 persen kapasitas pemrosesan global dikuasai oleh Tiongkok.
Pemerintah Trump menilai dominasi Tiongkok ini sebagai ancaman langsung terhadap ketahanan nasional dan ekonomi jangka panjang AS. Maka, Departemen Perdagangan AS kini tengah melakukan investigasi penuh di bawah Trade Expansion Act 1962, untuk menentukan apakah perlu diberlakukan pengganti tarif melalui Section 232.
Ketegangan dagang antara dua raksasa ekonomi dunia ini telah mencapai level tertinggi sejak konflik dagang pertama pada masa jabatan Trump sebelumnya.
Jika tidak ada upaya diplomatik nyata dari kedua pihak, para analis memperingatkan bahwa hubungan dagang AS-Tiongkok bisa memasuki fase “tidak bisa kembali”, dengan konsekuensi luas bagi stabilitas global.
Tarif Trump adalah istilah yang merujuk pada kebijakan tarif (pajak impor) yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald J. Trump, selama masa jabatannya (2017–2021), sebagai bagian dari strategi “America First” di bidang perdagangan internasional.
Kebijakan ini secara umum bertujuan untuk, mengurangi defisit perdagangan AS, melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri, memaksa negara mitra dagang seperti Tiongkok untuk mengubah praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
Diolah dari pelbagai sumber, kebiajakan Presiden Amerika ini dilatar belakangi defisit perdagangan AS yang membengkak (terutama dengan Tiongkok) jadi fokus utama Trump. Trump menuduh negara-negara seperti Tiongkok melakukan praktik dagang tidak adil, seperti subsidi industri, pencurian kekayaan intelektual, dan manipulasi mata uang.
Ia berkeyakinan bahwa tarif akan menghidupkan kembali manufaktur AS, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kedaulatan ekonomi.
