Pemerintah Kabupaten Luwu terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian kedua Adipura Tahun 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada 23 November—1 Desember 2025.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat evaluasi hasil penilaian tahap pertama yang dipimpin langsung Bupati Luwu, Patahudding, bersama Wakil Bupati Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Selasa (18/11/2025).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu, Husdin, memaparkan sejumlah catatan penting dari Tim Penilai Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Oktober lalu. Penilaian mencakup berbagai sektor mulai dari permukiman, sekolah, pasar, perkantoran, fasilitas kesehatan, hingga bank sampah.
“Adipura sekarang lebih menilai pengelolaan sampah di masyarakat. TPS3R, bank sampah, pemilahan di sumber hingga sarana pendukung menjadi indikator utama,” jelas Husdin.
Ia mengungkapkan, nilai sementara Luwu masih berada pada kategori kabupaten kotor atau berada pada poin di bawah 50. Titik penilaian terbesar berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), termasuk kondisi drainase, zonasi aktif, fasilitas lindi, jembatan timbang, hingga data timbunan sampah.
“Potensi timbunan sampah kita 0,04 kg per orang per hari. Semua catatan dari penilai kami tindak lanjuti sebelum masuk penilaian kedua,” tegasnya.
Bupati Patahudding menginstruksikan sejumlah langkah teknis agar nilai Luwu meningkat signifikan. Ia meminta jembatan timbang di Batulappa dipindahkan ke area TPA, serta pengadaan tiga unit tempat sampah besar untuk RSUD guna mengoptimalkan pemilahan sampah.
“Sampah medis tidak boleh keluar. Itu harus jadi perhatian. Begitu juga sekolah dan kantor-kantor. Bandara dan pelabuhan juga harus diperhatikan,” tegas Bupati.
Ia juga menekankan perlunya pemangkasan pohon, pembersihan drainase perkantoran, serta penataan akses menuju sekolah dan TPA yang menjadi titik penilaian.
“Yang pasti, poin kita harus bisa naik di atas tahap pertama. Mudah-mudahan bisa mencapai angka 100,” harapnya.
Wakil Bupati, Muh. Dhevy Bijak Pawindu mengingatkan agar upaya meraih Adipura tidak hanya berfokus pada titik yang dikunjungi tim penilai.
Ia meminta DLH mengirim surat resmi kepada seluruh desa, kecamatan, sekolah, dan instansi mengenai kewajiban menjaga kebersihan lingkungan.
“Kalau Luwu dapat Adipura tapi ada desa masih kotor, itu bisa jadi isu. Jadi semua harus bergerak, bukan hanya titik yang dinilai,” tegasnya.
DLH sendiri menyebut telah meningkatkan gerakan kebersihan terpadu, termasuk penguatan bank sampah, TPS3R, pemilahan sampah rumah tangga, dan penataan TPA.
“Kami optimis nilai Luwu bisa meningkat signifikan melalui kolaborasi semua pihak,” tutup Husdin.
