banner 970x250
Nasional

Menkeu Purbaya Kritisi Kebijakan Cukai yang Dinilai Kontraproduktif

21
×

Menkeu Purbaya Kritisi Kebijakan Cukai yang Dinilai Kontraproduktif

Sebarkan artikel ini
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap industri dan pekerja. (Dok LPS)
Example 468x60

NASIONAL – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan peringatan serius terkait rencana kenaikan tarif cukai rokok yang mencapai rata-rata 57 persen. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada konsumsi rokok, tetapi juga dapat menekan kapasitas produksi dan mengurangi lapangan kerja.

Purbaya menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan negara, melainkan juga mempertimbangkan keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja.

banner 300x600

“Kebijakan ini memang untuk mengendalikan konsumsi, tapi kalau industri dipukul tanpa solusi, yang menderita justru masyarakat. Kita tidak bisa sekadar membatasi tanpa ada program yang bisa menyerap tenaga kerja,” ujar Purbaya di Jakarta, Minggu (21/09/2025), seperti dikutip dari Liputan6.

Ia menyoroti masih minimnya program mitigasi bagi pekerja yang mungkin terdampak.

Menurutnya, membiarkan industri menyusut tanpa perlindungan sosial yang jelas justru berisiko menimbulkan masalah ekonomi baru.

“Rokok memang berbahaya, masyarakat harus sadar. Tapi jangan sampai kebijakan yang ada malah menghancurkan industri, sementara pekerjanya ditinggalkan begitu saja. Itu namanya kebijakan yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Selain itu, Purbaya juga mempertanyakan efektivitas tarif cukai yang sudah menembus rata-rata 57 persen.

Ia menilai angka tersebut terlalu tinggi dan berpotensi kontraproduktif jika tidak diimbangi dengan perlindungan pasar domestik.

Purbaya mengungkapkan dirinya berencana mengunjungi Jawa Timur untuk berdialog langsung dengan pelaku industri rokok.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pemerintah tidak hanya melihat dari sisi penerimaan negara, tetapi juga memahami kondisi nyata di lapangan.

“Pasar rokok resmi harus tetap dijaga, jangan sampai dimatikan lalu digantikan produk ilegal dari luar negeri. Kalau begitu, sama saja kita menghancurkan industri dalam negeri,” tegasnya.

Example 300x600
Baca juga:  DPR Setujui, Kementerian BUMN Dibubarkan dan Beralih jadi BPBUMN
Example 120x600
Example 300x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *