LUWU, Sulsel – Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Bupati Luwu, H. Patahudding, dan Wakil Bupati Luwu, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, menunjukkan langkah cepat dan terukur dalam mewujudkan janji-janji politiknya kepada masyarakat.
Dalam kurun waktu 89 hari masa kerja, sebanyak enam dari delapan program cepat berdampak telah berhasil direalisasikan.
Program-program tersebut menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan kesejahteraan sosial. Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat Luwu pasca pandemi dan perlambatan ekonomi nasional.
Bupati Patahudding menegaskan bahwa seluruh program ini bukan hanya pencitraan jangka pendek, melainkan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah yang sudah diperhitungkan secara fiskal.
“Program-program ini akan kami pastikan keberlanjutannya dengan menjamin anggaran yang cukup untuk lima tahun ke depan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BKAD) Luwu, Alamsyah, menjelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Luwu sangat ditentukan oleh data makro pembangunan dalam lima tahun terakhir.
Pata-Dhevy Tegaskan Komitmen Visi Baru untuk Kemajuan Luwu
“Program prioritas didesain agar menjawab tantangan utama masyarakat, mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, hingga pemberdayaan digital,” ujarnya.
Meskipun enam program telah terealisasi, dua lainnya masih dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis. “Pemerintah memastikan bahwa proses ini tetap berjalan dalam koridor transparansi dan partisipasi publik,” kata Alamsyah.
Dengan semangat kolaboratif antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, pemerintahan Patahudding-Dhevy optimistis dapat mencapai visi “Luwu Unggul, Berkarakter dan Berbasis Agribisnis” melalui langkah-langkah nyata dan terukur.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu, Moch Arsal Arsyad, menyampaikan bahwa seluruh program yang direalisasikan ini merupakan hasil dari perencanaan matang yang bertumpu pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan.
Salah satu program prioritas yang telah direalisasikan adalah pengadaan seragam sekolah gratis bagi pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini tidak hanya menyediakan pakaian seragam, tetapi juga tas dan sepatu lengkap bagi siswa.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 5 miliar, dengan rincian Rp 2,6 miliar untuk 5.907 murid SD dan Rp 2,4 miliar untuk 5.048 siswa SMP.
Tujuan utama program ini adalah untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Luwu. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat pendidikannya hanya karena persoalan kelengkapan seragam atau peralatan sekolah.
Bupati Luwu Sidak Kantor OPD, Tekankan Kebersihan dan Pelayanan Publik
“Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masa depan anak-anak Luwu. Kami ingin mereka berangkat ke sekolah dengan rasa percaya diri dan semangat,” ujar Arsal.
Di sektor kesehatan, Pemkab Luwu telah meluncurkan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Melalui program ini, seluruh warga Kabupaten Luwu kini dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Program ini menjadi tonggak penting dalam pemerataan pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas layanan medis yang layak.
Arsal menjelaskan bahwa program UHC ini didukung dengan penganggaran jangka menengah yang telah dirancang agar program dapat berjalan berkesinambungan.
“Ada anggaran tahun ini untuk UHC. Insya Allah cukup. Total kebutuhan tahun ini sekitar Rp 40 miliar, selebihnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban dari tahun sebelumnya,” jelasnya.
Guna mempercepat pelayanan publik lintas sektor, Pemkab Luwu juga telah meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) di wilayah Walenrang–Lamasi (Walmas) pada 26 Maret 2025.
Kehadiran MPP ini menjadikan pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial lainnya dapat diakses dalam satu lokasi terpadu.
Tujuan dari pendirian MPP di wilayah Walmas adalah untuk memangkas birokrasi yang selama ini seringkali menjadi hambatan dalam proses pelayanan. Selain itu, MPP juga memperpendek waktu dan jarak tempuh masyarakat, khususnya yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan di Belopa.
Sektor Pertanian Luwu Optimis Bertumbuh di Era Kepemimpinan Pata-Dhevy
Masih pada tanggal yang sama, Pemkab Luwu juga meresmikan operasional layanan administrasi kependudukan berbasis kecamatan di Kantor Camat Walenrang Barat. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengurus dokumen penting seperti KTP, KK, dan akta kelahiran tanpa harus bepergian ke kantor Dinas Dukcapil di ibu kota kabupaten.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerataan layanan administrasi serta wujud konkret komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat desa.
“Pelayanan langsung di tingkat kecamatan ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya dan waktu cukup besar hanya untuk mengurus satu dokumen,” kata Arsal.
Di bidang fiskal, Pemkab Luwu menetapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menyasar warga miskin ekstrem, para veteran, dan mantan kepala daerah yang dinilai layak menerima insentif fiskal.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil, tetapi juga menjadi upaya konkret untuk mewujudkan keadilan fiskal. Penentuan penerima manfaat dilakukan melalui proses validasi data yang ketat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Bappelitbangda.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan ruang ekonomi yang lebih luas bagi kelompok rentan agar dapat menggunakan dananya untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.
Menyadari pentingnya konektivitas digital, Pemkab Luwu juga telah menyediakan layanan internet gratis di 10 titik ruang publik strategis.
Titik-titik tersebut meliputi Lapangan Desa Ilan Batu (Walenrang Barat), Alun-alun Lapangan Sepak Bola (Lamasi), Kantor Camat Walenrang, Lapangan Kecamatan Bua, Padang Sappa (Ponrang), Kantor Lurah Noling (Bupon), Bundaran Kota Bajo, Lapangan Opu Dg. Risaju (Belopa), Kantor Dinas Pariwisata, serta Lapangan Andi Mangngile (Suli).
Program ini bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan teknologi, terutama bagi pelajar, pelaku UMKM, serta masyarakat umum yang memanfaatkan internet untuk keperluan usaha dan pendidikan.
Layanan ini menjadi bagian dari visi Pemkab Luwu untuk membangun masyarakat yang melek digital dan tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi informasi.
Seluruh program ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memprioritaskan pembangunan manusia dan layanan publik yang adil, merata, serta responsif terhadap kebutuhan warga.
Dengan pendekatan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung, Pemkab Luwu berupaya mewujudkan visi pembangunan yang menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
