JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa hingga saat ini anggaran untuk proyek tersebut masih diblokir.
Kebijakan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi anggaran, menyebabkan pemangkasan dana sebesar Rp 81,38 triliun.
“Anggaran IKN belum ada yang terealisasi karena semuanya masih diblokir. Jadi, progresnya saat ini tidak bisa dilaporkan,” ujar Dody dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Meski mengalami hambatan pendanaan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pemblokiran ini bukan berarti proyek dihentikan sepenuhnya. Menurutnya, dana pembangunan masih tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Otorita IKN, namun pencairannya belum dilakukan.
“Ini bukan berarti anggaran tidak ada. Dana IKN ada di Kementerian PU dan Otorita IKN, hanya saja masih menunggu pencairan,” kata Hasan, Jumat (7/2/2025).
Pemerintah memastikan bahwa proyek pembangunan IKN tetap akan berlanjut dalam lima tahun ke depan. Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun hingga 2029 untuk menyelesaikan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk gedung legislatif dan yudikatif.
“Komitmen anggaran Rp 48 triliun untuk lima tahun ke depan tetap ada. Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan pusat pemerintahan terlebih dahulu sebelum melanjutkan tahap berikutnya,” tambah Hasan.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), proyek ini juga akan memanfaatkan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 telah mencapai Rp6,49 triliun.
Pemblokiran anggaran ini berdampak langsung pada progres pembangunan IKN. Hingga akhir 2024, proyek ini telah mencapai 87,9 persen dengan total anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 40,29 triliun. Namun, pada 2025, dengan anggaran yang masih tertahan, sejumlah proyek yang sudah direncanakan terpaksa ditunda.
Dody menyatakan bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum memilih untuk memprioritaskan program yang lebih mendesak, seperti persiapan angkutan mudik Lebaran 2025, sebelum kembali membahas kelanjutan pembangunan IKN.
“Kita selesaikan dulu yang ada di depan mata, yaitu Lebaran. Setelah itu baru kita diskusikan lagi anggaran IKN,” ujar Dody.
Sementara itu, Otorita IKN melalui juru bicaranya, Troy Pantouw, menegaskan bahwa pembangunan tahap kedua tetap akan berjalan sesuai rencana.
“Targetnya adalah menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 dengan menyelesaikan ekosistem yudisial dan legislatif,” jelas Troy dalam keterangan resminya.
Dengan kondisi ini, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah dalam menangani keterlambatan pembangunan IKN. Beberapa pihak juga meminta transparansi lebih lanjut terkait pencairan anggaran agar proyek tidak mangkrak.
Meskipun ada kendala dalam pendanaan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan ibu kota baru. Kini, perhatian tertuju pada strategi pemerintah dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan proyek IKN dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
