LUWU – Pemerintah Kabupaten Luwu mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kabupaten.
Forum strategis ini menjadi titik krusial dalam menyaring ribuan usulan masyarakat menjadi program prioritas yang realistis dan terukur.
Kepala Bappelitbangda Luwu, Moch Arsal Arsyad, menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
Forum ini tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memastikan arah kebijakan tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta kebijakan provinsi dan nasional.
“Musrenbang RKPD bukan sekadar forum formal, tetapi ruang strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan sinkronisasi dengan kebijakan yang lebih tinggi,” ujar Arsal.
Ia menjelaskan, rangkaian perencanaan telah dimulai sejak awal tahun 2026, diawali dengan Musrenbang desa dan kelurahan pada 3 Januari 2026, dilanjutkan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD pada 23 Februari 2026, serta Musrenbang kecamatan pada 24–27 Februari 2026.
Dari seluruh tahapan tersebut, tercatat sebanyak 3.275 usulan masyarakat yang mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya.
Setelah melalui proses verifikasi dan penajaman, jumlah tersebut mengerucut menjadi 536 usulan prioritas yang akan dibahas lebih lanjut dalam forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD 2027.
Selain itu, terdapat pula sekitar 1.900 usulan pokok pikiran (pokir) DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan.
Seluruh usulan tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan.
Arsal menekankan, tujuan utama Musrenbang RKPD adalah menyepakati prioritas pembangunan tahun 2027, menyelaraskan program perangkat daerah dengan aspirasi masyarakat, serta memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan nasional.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar berbasis kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Di sinilah pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Musrenbang RKPD tingkat kabupaten ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, perbankan, hingga tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi sosial.
Keterlibatan luas ini diharapkan mampu memperkuat kualitas perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan penyaringan ketat dari ribuan usulan menjadi ratusan prioritas, Pemkab Luwu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perencanaan pembangunan yang lebih fokus, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat pada tahun 2027.
