Makassar – Pemerintah Kota Makassar bersama Universitas Hasanuddin (Unhas) mulai merumuskan konsep baru tata kelola kawasan kepulauan melalui pendekatan Island Policy Proofing. Konsep ini dirancang sebagai mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap pulau, bukan lagi menerapkan pendekatan seragam pada seluruh wilayah kepulauan.
Gagasan strategis tersebut mengemuka dalam audiensi antara FISIP Unhas dengan Pemerintah Kota Makassar yang berlangsung di Balai Kota, pada Senin (19/01/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penting penguatan sinergi akademik dan pemerintah dalam penyusunan kebijakan berbasis riset, data, dan karakteristik lokal.
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menilai selama bertahun-tahun kebijakan pembangunan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang cenderung menggunakan model one size fits all yang menyamaratakan kondisi seluruh pulau. Menurutnya, setiap pulau memiliki karakter, permasalahan, dan sumber daya yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual.
“Setiap pulau punya karakter dan masalah berbeda. Proses pengambilan kebijakan tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Island Policy Proofing akan menjadi instrumen analisis kebijakan yang mempertimbangkan aspek geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan sebelum keputusan diambil. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam pemaparannya, pihak FISIP Unhas juga menyoroti sejumlah isu mendesak di kawasan kepulauan, seperti akses transportasi laut, ketersediaan layanan kesehatan dan pendidikan, air minum, serta infrastruktur dasar. Salah satu persoalan terbesar adalah sampah, khususnya risiko mikroplastik yang berpotensi masuk ke tubuh manusia melalui rantai makanan laut.
“Sampah bukan hanya merusak lingkungan laut, tapi juga kembali ke tubuh manusia. Dalam jangka panjang ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia menawarkan opsi inovatif berupa pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif melalui teknologi yang telah diteliti oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). FISIP Unhas menyatakan kesiapannya untuk mendampingi pemerintah melalui riset, penyusunan kebijakan, hingga kolaborasi lintas fakultas seperti kelautan, teknik, dan kesehatan masyarakat.
“Kami hadir bukan hanya memberi saran, tapi menawarkan kerja sama strategis. Tidak mudah mengaplikasikan kebijakan tanpa riset dan pendampingan,” tambahnya.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir dalam audiensi tersebut menyambut baik pendekatan ilmiah yang ditawarkan para akademisi. Ia menegaskan bahwa pembangunan kawasan kepulauan merupakan bagian penting dari visi pembangunan kota ke depan untuk memastikan keadilan spasial antara wilayah daratan dan pulau.
“Kolaborasi dengan perguruan tinggi adalah langkah penting agar kebijakan punya dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Munafri.
Pemkot Makassar sendiri telah menyiapkan sejumlah program strategis pada tahun 2026 untuk memperkuat layanan dasar dan konektivitas pulau. Program tersebut meliputi penyediaan armada kapal penyeberangan, pembangunan dan peningkatan dermaga, hingga rencana pendirian sekolah rakyat dengan konsep boarding school. Pemerintah juga menyiapkan opsi rumah singgah bagi pelajar pulau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
“Mulai kapal, dermaga, sampai sekolah rakyat kita targetkan berjalan tahun ini. Prosesnya sedang dimatangkan,” jelas Munafri.
Dalam kesempatan itu, Munafri turut menyoroti kondisi Dermaga Kayu Bangkoa yang dinilai belum layak sebagai simpul transportasi utama masyarakat pulau. Di sisi lain, terkait masalah lingkungan, ia memastikan Pemkot akan mengoptimalkan insinerator dengan standar ramah lingkungan agar tidak sekadar menjadi alat pembakar sampah konvensional.
“Kita maksimalkan sesuai standar agar persoalan sampah dapat ditangani lebih baik,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menandai langkah awal sinergi yang lebih kuat antara Pemkot Makassar dan Unhas dalam mewujudkan tata kelola kepulauan yang adaptif, ilmiah, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
