METRO – Peringatan satu tahun kepemimpinan MULIA di Kota Makassar berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan di Tribun Karebosi, Jumat (20/2/2026). Momentum reflektif tersebut dirangkaikan dengan buka puasa bersama dan salat tarawih berjamaah, menghadirkan suasana hangat dalam nuansa Ramadan.
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rangkaian kegiatan yang menjadi ruang evaluasi sekaligus ungkapan syukur atas perjalanan satu tahun pemerintahan.
Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa satu tahun kepemimpinan bukan sekadar hitungan waktu, melainkan perjalanan niat baik yang terus dirawat bersama seluruh elemen masyarakat.
“Ramadan mengajarkan kita tentang kesabaran, ketulusan, dan konsistensi. Nilai-nilai inilah yang juga menjadi fondasi dalam membangun Kota Makassar yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kota Makassar, TP PKK, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Fokus penguatan ketahanan keluarga, pendidikan anak, serta pemberdayaan perempuan disebut sebagai bagian penting dari arah pembangunan sosial kota.
Rangkaian kegiatan diawali dengan refleksi capaian satu tahun kepemimpinan, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan berbagai unsur organisasi kemasyarakatan.
Kebersamaan tersebut ditutup dengan salat tarawih berjamaah dalam suasana sederhana namun penuh kekhusyukan.
Momentum ini menegaskan bahwa pembangunan tidak semata-mata berbicara tentang infrastruktur dan program kerja, tetapi juga tentang nilai kebersamaan, spiritualitas, serta komitmen menjaga amanah rakyat.
Memasuki tahun kedua dan tiga tahun ke depan kepemimpinan MULIA, Pemerintah Kota Makassar berharap kolaborasi dan dukungan masyarakat semakin kuat, sehingga program prioritas dapat berjalan optimal demi mewujudkan Makassar yang maju, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan warganya.
