NASIONAL – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan memperkuat sistem mitigasi bencana di Indonesia dengan dukungan pendanaan dari luar negeri.
Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan “lampu hijau” atau persetujuan bagi BNPB untuk mengakses pinjaman dana dari Pemerintah Spanyol.
Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Selasa (3/2/2026).
Menurut Suharyanto, dana segar ini diproyeksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir bandang, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem yang kerap melanda.
“Untuk tahun 2026, kami laporkan bahwa kami baru saja disetujui oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah Spanyol. Titik beratnya adalah meningkatkan kesiapan mitigasi BNPB menghadapi bencana hidrometeorologi basah,” ujar Suharyanto di hadapan para anggota dewan, dikutip dari Kompas.
Keputusan untuk mengambil pinjaman luar negeri ini tidak lepas dari minimnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pencegahan bencana.
Suharyanto membeberkan bahwa anggaran murni untuk pencegahan yang dikelola BNPB setiap tahunnya sangat terbatas, hanya berkisar antara Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar.
Angka tersebut dinilai jauh dari cukup mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tingginya risiko bencana. Akibat keterbatasan ini, sistem peringatan dini yang ada saat ini belum maksimal.
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat seringkali hanya berupa data curah hujan tanpa rekomendasi evakuasi yang spesifik.
“Contohnya, saat ini kami hanya bisa menginfokan curah hujan di Kabupaten Bekasi di atas 200 mm, hanya sebatas itu saja,” jelasnya.
Selain mengandalkan pinjaman Spanyol, BNPB juga menyiasati kekurangan anggaran dengan memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP).
Meskipun sejatinya dana ini diperuntukkan bagi kondisi darurat, BNPB menggunakannya untuk membangun infrastruktur pencegahan di wilayah-wilayah yang mengalami bencana berulang.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto juga menyinggung adanya pinjaman luar negeri lain senilai lebih dari Rp 949 miliar yang telah digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi (Pusdalops).
Dana ini difokuskan untuk mitigasi gempa bumi dan tsunami, termasuk pemasangan sensor ketinggian air laut dan rambu evakuasi di sepanjang pantai rawan bencana, yang terintegrasi dengan sistem di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
