NASIONAL – Rencana mendatangkan ratusan ribu mobil niaga dari luar negeri kini tengah menjadi pusaran polemik.
PT Agrinas Pangan Nusantara berniat memasok 105.000 unit kendaraan jenis pikap dari India demi menunjang aktivitas transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Kebijakan bernilai fantastis ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan pemerintahan dan pelaku industri pada akhir pekan ini, tepatnya Sabtu (21/02/2026), lantaran pabrikan otomotif domestik sebenarnya diyakini sangat mumpuni untuk menggarap proyek berskala masif tersebut.
Proyek pengadaan dengan estimasi nilai mencapai Rp24,66 triliun ini akan menggandeng dua raksasa otomotif India.
Rinciannya mencakup 35.000 unit model Scorpio besutan Mahindra & Mahindra, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang terbagi atas model Yodha dan Ultra T.7.
Terkait lancarnya arus masuk kendaraan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengonfirmasi bahwa regulasi impor mobil memang tidak membutuhkan rekomendasi teknis tambahan.
“Kalau mobil kan bebas. Mobil kan tidak perlu PI, tidak perlu rekomendasi,” kata Budi saat dimintai keterangan di kantornya, seperti dikutip dari Detik.
Langkah pengadaan yang menggunakan dana besar ini sontak mengundang reaksi keras dari Senayan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menilai manuver mendatangkan kendaraan impor tersebut justru mencederai semangat penciptaan lapangan kerja dan tidak selaras dengan visi penguatan industrialisasi nasional.
Ia menyayangkan dana negara justru mengalir untuk membiayai tenaga kerja asing, dan bahkan menyarankan agar PT Pindad diberikan kesempatan untuk membuktikan kapasitasnya.
“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, yaitu Astacita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” tegas Gobel, seperti dikutip dari Antara.
Nada serupa disuarakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, yang mendesak agar proyek ini dijadikan momentum memperkokoh struktur industri otomotif lokal.
Dari sisi pemerintah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti besarnya potensi kerugian ekonomi yang menguap akibat impor.
Ia memaparkan bahwa jika sebagian saja dari kebutuhan itu, misalnya 70.000 unit pikap 4×2, diproduksi di dalam negeri, akan tercipta perputaran ekonomi (backward linkage) hingga Rp27 triliun.
Angka ini akan menghidupkan berbagai subsektor pendukung seperti pabrik ban, kaca, aki, hingga komponen elektronik, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja lokal.
“Dengan kapasitas tersebut, industri kendaraan pick-up nasional dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik sekaligus memperkuat daya saing industri otomotif Indonesia di tingkat global,” ungkap Agus, seraya mengingatkan bahwa kapasitas produksi pabrik perakitan di Indonesia sebenarnya mampu menyentuh angka 1 juta unit per tahun.
Keyakinan pemerintah tersebut diamini sepenuhnya oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).
Saat ini terdapat tujuh produsen raksasa di Tanah Air, seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Wuling, DFSK, Toyota, dan Daihatsu, yang memiliki kapasitas gabungan memproduksi lebih dari 400.000 unit pikap tiap tahun, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) rata-rata di atas 40%.
Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa ekosistem pabrikan lokal sudah siap memenuhi spesifikasi yang diminta, asalkan diberikan waktu persiapan yang wajar.
“Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, diantaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” terang Putu Juli.
Keputusan mendatangkan produk impor di tengah kondisi pasar otomotif yang sedang lesu ini pun dikhawatirkan hanya akan semakin memukul ketahanan para pelaku industri dalam negeri.
