NASIONAL – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengambil alih langsung pengelolaan penerimaan negara dari sektor pajak dan bea cukai setelah posisi Wakil Menteri Keuangan kosong usai ditinggalkan Anggito Abimanyu yang kini menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030.
Menurut Purbaya, tidak perlu ada pengganti untuk Anggito.
Ia menilai koordinasi akan lebih efisien jika dirinya yang langsung mengendalikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
“Kalau sekarang Pak Anggito sudah tidak di sini, saya akan usulkan tidak ada wamen baru. Pajak dan bea cukai biar saya pegang langsung, supaya urusannya bisa cepat selesai,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (29/9/2025), seperti dikutip Radartv.
Ia menegaskan, penerimaan negara merupakan tulang punggung keuangan pemerintah.
Karena itu, peran langsung menteri akan memperkuat pengawasan serta mempercepat penyelesaian persoalan di sektor pajak maupun bea cukai.
“Target APBN 2026 besar sekali, lebih dari Rp3.000 triliun, dan mayoritas dari pajak serta cukai. Kalau saya pegang langsung, koordinasi lebih singkat dan hasil bisa lebih optimal,” tambahnya.
Meski demikian, ia memastikan dua wakil menteri lainnya tetap menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing.
Suahasil Nazara tetap fokus pada belanja negara, sedangkan Thomas Djiwandono menangani pembiayaan APBN.
Beberapa pengamat menilai langkah Purbaya bisa memperkuat efektivitas kementerian, meski ada pula yang mengingatkan agar sentralisasi kewenangan tidak menimbulkan persoalan akuntabilitas di kemudian hari.
