NASIONAL – Isu mengenai sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya menemui titik terang setelah mendapat penjelasan komprehensif dari jajaran Istana Kepresidenan maupun elite partai politik.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Letkol Teddy Indra Wijaya, memastikan bahwa alokasi dana pendidikan dalam APBN 2026, termasuk porsi potongannya untuk MBG, telah melalui persetujuan resmi.
Penegasan bahwa anggaran tersebut telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI ini disampaikan langsung oleh Letkol Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/02/2026).
Menurut penjelasan Letkol Teddy, total anggaran pendidikan yang disepakati mencapai Rp769,1 triliun guna memenuhi ketentuan wajib 20 persen dari postur APBN.
Ia juga menyentil fakta bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPR, yang saat ini diketuai oleh politisi PDIP Said Abdullah, turut mengesahkan peruntukan anggaran tersebut pada tahun lalu.
Lebih lanjut, Letkol Teddy menepis kekhawatiran yang menyebutkan bahwa program MBG akan “menganibal” atau menelan jatah program pendidikan yang sudah ada.
Ia menjamin inisiatif krusial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tidak akan dihentikan.
Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto justru berencana menambah deretan program pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, renovasi sekolah rusak, digitalisasi ruang kelas, hingga pembangunan kampus baru.
“Semua program berjalan dan bahkan ditambah. Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” tegas Letkol Teddy, seperti dikutip dari Liputan6.
Ia menambahkan bahwa program MBG merupakan fondasi dasar untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia dini.
Pernyataan lugas dari Seskab ini seolah merespons langkah proaktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sebelumnya membeberkan asal-usul kucuran dana MBG ke ruang publik.
Langkah transparansi tersebut dilakukan dalam sebuah konferensi pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta, pada Rabu (25/02/2026) guna meredam disinformasi yang telanjur menyebar luas di media sosial.
Dalam jumpa pers tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, MY Esti Wijayati, membedah rincian kewajiban pembelanjaan (mandatory spending) pendidikan.
Esti mengungkapkan bahwa dari total pagu Rp769 triliun, dana yang ditarik khusus untuk menyokong program andalan pemerintah berupa MBG menembus angka Rp223,5 triliun.
Penjelasan gamblang ini dirasa amat krusial agar para kader partai dan masyarakat umum mendapatkan fakta berbasis data resmi negara, bukan sekadar opini menyesatkan.
Senada dengan Esti, Wakil Sekjen DPP PDIP Bidang Komunikasi, Adian Napitupulu, dengan tegas membantah rumor yang menyebutkan bahwa triliunan rupiah untuk MBG diperoleh dari hasil efisiensi kementerian atau lembaga.
Adian berpegangan erat pada dokumen legal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya pada bagian penjelasan Pasal 22.
Adian memaparkan bahwa beleid tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa dana operasional penyelenggaraan pendidikan telah mencakup pembiayaan Program Makan Bergizi di lembaga pendidikan umum dan keagamaan.
Kepastian hukum ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN 2026 yang mengunci alokasi anggaran lebih dari Rp223,5 triliun secara presisi untuk dikelola oleh Badan Gizi Nasional.
Melalui sinkronisasi data dari pemerintah pusat dan penelusuran fraksi PDIP di DPR ini, publik diharapkan dapat lebih memahami postur APBN dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta gizi anak bangsa tanpa terpengaruh narasi hoaks.
