NASIONAL – Isu mengenai masuknya barang-barang dari Amerika Serikat (AS) ke Tanah Air tanpa kewajiban sertifikasi halal langsung dibantah oleh pihak Istana.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi tegas bahwa setiap produk yang masuk ke pasar domestik tetap harus mematuhi aturan pelabelan halal yang berlaku.
Klarifikasi ini disampaikan Teddy untuk meluruskan kabar yang beredar di masyarakat pada Senin (23/02/2026).
Melalui keterangan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, ia menepis anggapan adanya keistimewaan bagi produk asal Negeri Paman Sam.
“Itu tidak benar (produk AS masuk ke Indonesia tanpa sertifikasi halal). Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia,” tegas Seskab Teddy, seperti dikutip dari liputan6.
Aturan ini secara spesifik sangat ketat untuk komoditas pangan yang akan dikonsumsi masyarakat.
“Produk makanan dan minuman wajib mempunyai label dan sertifikasi halal,” imbuh Teddy.
Untuk memastikan hal ini, proses sertifikasi diakui melalui lembaga resmi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia, serta lembaga sertifikasi di AS seperti Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) dan Halal Transactions of Omaha (HTO).
Selain menyangkut aspek kehalalan, Teddy juga mengingatkan bahwa regulasi terkait keamanan produk lainnya tidak dihapuskan.
Produk perawatan tubuh maupun perlengkapan medis harus tetap melalui uji kelayakan.
“Produk kosmetik dan alat kesehatan wajib memiliki sertifikasi dari BPOM,” ucapnya.
Polemik ini sendiri mencuat menyusul penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pada Kamis (20/02/2026).
Dalam salah satu poin dokumen tersebut, sempat muncul narasi bahwa Indonesia akan membebaskan produk manufaktur, perangkat medis, dan kosmetik AS dari syarat pelabelan halal untuk memfasilitasi kelancaran ekspor.
Menyikapi hal itu, Teddy menjelaskan bahwa mekanisme pengakuan standar produk kedua negara sebenarnya telah diwadahi melalui kesepakatan penyetaraan, sehingga tidak melanggar regulasi nasional yang ada.
“Badan halal Indonesia dan AS sudah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional penyetaraan halal dalam kerja sama global,” tutupnya.
