MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama Pemerintah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros, didampingi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, resmi menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
Penandatanganan kolaborasi lintas daerah ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Sabtu (04/04/2026).
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa proyek nasional tersebut merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia.
Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan timbulan sampah di tiga kawasan aglomerasi Mamminasata yang kini telah menyentuh angka 1.000 ton per hari.
“Ini suatu langkah panjang yang telah dilakukan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memotong generasi dari pengelolaan sampah sekarang ini,” ujar Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerangkan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, pendekatan aglomerasi bersama dua kabupaten tetangga sangat diperlukan guna mengurai persoalan melalui skema kerja sama antarwilayah.
“Perjanjian kerja sama ini dibangun sistem aglomerasi dengan daerah sekitar Maros dan Gowa,” jelas Munafri.
Wali Kota yang akrab disapa Appi ini memaparkan bahwa timbulan sampah di Kota Makassar saat ini mencapai sekitar 800 ton per hari.
Namun, kapasitas pengangkutan yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar baru berada di kisaran 67 persen.
Dengan tambahan pasokan 150 ton dari Kabupaten Gowa dan 50 ton dari Kabupaten Maros, fasilitas PSEL kelak diproyeksikan mampu mengolah 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan energi listrik sebesar 20 hingga 25 Megawatt, bergantung pada kualitas sampah yang masuk.
“Di Makassar hari ini sampah yang tercatat kurang lebih 800 ton per hari, ini sebenarnya masih cukup untuk kita maksimalkan. Karena kapasitas angkut yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar itu cuma di angka 67 persen. Sehingga memang harus dimaksimalkan untuk menambah kemampuan untuk daya angkut ini,” paparnya.
Appi juga menepis kekhawatiran warga terkait potensi pencemaran dan perubahan kawasan menjadi zona industri kotor.
Ia memastikan bahwa teknologi PSEL yang digunakan merupakan sistem modern yang sudah teruji keamanan lingkungannya.
Untuk mendukung proyek ini, Pemkot Makassar telah memetakan lahan seluas 10 hektare di kawasan TPA Tamangapa, di mana 7 hektare di antaranya akan dialokasikan khusus untuk operasional fasilitas PSEL.
Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi bahan baku tambahan dari timbunan sampah lama.
“Jadi pembangkit listrik ini modern, yang sudah teruji, yang tidak mungkin pemerintah membangun kalau tidak proven (terbukti). Apalagi, 20 sampai 25 persen sampah yang ada di TPA masih bisa dipakai sebagai bahan baku,” tegas Appi.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa PSEL merupakan solusi sektor hilir yang terintegrasi secara utuh dengan pembenahan sistem pengelolaan sampah di hulu.
Saat ini, Pemkot Makassar tengah mempercepat masa transisi dari metode pembuangan terbuka (open dumping) menuju sistem lahan urug saniter (sanitary landfill).
Implementasi tersebut juga diperkuat melalui program pemilahan sampah berbasis RT/RW, optimalisasi bank sampah dan TPS3R, pengolahan organik melalui maggot, hingga pemanfaatan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
“Hari ini kita sudah memetakan semua blok-blok yang harus dilakukan cover soil setiap hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi open dumping yang bisa memberikan tingkat pencemaran yang tinggi di kota ini,” pungkasnya.
