NASIONAL – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara blak-blakan mengungkapkan dinamika berat yang dihadapinya selama satu tahun memimpin pemerintahan.
Dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (7/1/2026), Kepala Negara menceritakan betapa derasnya godaan suap dan intervensi yang mencoba menggoyahkan integritasnya.
“Aku satu tahun saja jadi Presiden, geleng-geleng kepala juga. Berapa kali saya mau disogok, minta ini minta itu. Tegakkan peraturan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara, saya tidak ikut yang lain-lain,” tegas Prabowo di hadapan para hadirin, seperti dikutip dari Berita Nasional.
Salah satu momen krusial yang diceritakan Prabowo adalah ketika ia disodori daftar puluhan perusahaan bermasalah yang izinnya terancam dicabut.
Alih-alih memeriksa daftar tersebut, Presiden justru menolak mentah-mentah untuk membacanya.
Keputusan ini diambil bukan karena ketidakpedulian, melainkan sebagai strategi psikologis untuk menjaga objektivitas penegakan hukum.
Prabowo mengaku khawatir jika ia melihat daftar tersebut, ia akan menemukan nama kawan dekat, kolega politik, atau bahkan kader dari partainya sendiri, Partai Gerindra.
Hal itu, menurutnya, berpotensi memunculkan konflik batin yang bisa memengaruhi keputusan tegas yang harus diambil.
“Saya bilang, saya tidak mau lihat karena ada teman saya di situ. Tidak enak, bisa terpengaruh. Begitu saya lihat, eh ini Gerindra lagi, jadi lebih baik saya tidak mau tahu,” ungkapnya.
Dengan menolak melihat daftar tersebut, Prabowo memberikan mandat penuh kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, untuk bertindak tanpa pandang bulu.
Ia menginstruksikan agar penindakan dilakukan murni berdasarkan bukti pelanggaran hukum, tanpa perlu meminta petunjuk politis dari Presiden.
“Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, ‘Pak, apa petunjuk?’ Yang melanggar tindak, sederhana. Bahasa Indonesia tidak usah ditafsirkan,” tegas mantan Danjen Kopassus tersebut.
Di balik sikap tegasnya menolak intervensi, pemerintahan Prabowo mencatatkan capaian signifikan dalam penyelamatan aset negara.
Presiden memaparkan bahwa pemerintah telah berhasil menyita sekitar 4 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang beroperasi secara ilegal.
Langkah penertiban ini tidak akan berhenti. Prabowo menargetkan penyitaan tambahan yang lebih masif pada tahun mendatang.
“Tahun 2026, kita targetkan menyita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi. Kita juga sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah uang negara,” paparnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga kembali mengingatkan landasan konstitusional pengelolaan sumber daya alam, yakni Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945.
Ia menegaskan bahwa seluruh kekayaan alam harus dikelola negara untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir golongan.
Presiden bahkan mengeluarkan ultimatum keras bagi para pejabat di kabinet maupun lembaga negara yang tidak sepaham dengan visi tersebut.
“Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan,” pungkas Prabowo dengan nada tinggi.
Komitmen ini menjadi sinyal kuat bahwa di tahun kedua pemerintahannya, Prabowo akan semakin memperketat pengawasan dan tidak memberikan ruang bagi praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme, bahkan jika itu menyangkut lingkaran terdekatnya.
