NASIONAL – Pemerintah terus mengebut realisasi program pembangunan tiga juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Untuk menyukseskan visi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah agar mengambil peran aktif.
Ia menilai program ini menjadi instrumen emas untuk menaikkan taraf hidup rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan ramah di kantong.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Rabu (25/02/2026).
Menurut Tito, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial dalam menyediakan rumah murah.
“Ini sebenarnya sangat membantu teman-teman kepala daerah. Mengapa? Karena salah satu tugas utama kepala daerah adalah mengangkat derajat serta harkat martabat rakyatnya masing-masing,” ungkapnya di hadapan para peserta rapat, seperti dikutip dari Liputan6.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Kemendagri telah mendorong kebijakan strategis berupa pembebasan pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Insentif ini dikhususkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah ini diambil agar pihak pengembang dapat memangkas beban biaya dan menjual rumah dengan harga yang jauh lebih murah.
Tito memastikan bahwa landasan hukum di tingkat daerah terkait penghapusan biaya ini telah rampung.
“Tujuan utamanya supaya harga rumah ini jadi murah bagi MBR. Pengembang bisa menjual lebih terjangkau dengan dibebaskannya PBG dan BPHTB. Aturan teknisnya harus melalui Perkada (Peraturan Kepala Daerah), dan kami sudah mengecek bahwa Perkadanya sudah beres semua,” paparnya.
Agar kebijakan ini tidak hanya indah di atas kertas, Mendagri mendesak Pemda untuk gencar melakukan sosialisasi secara masif.
Lebih dari itu, peran Mal Pelayanan Publik (MPP) di tiap daerah wajib dimaksimalkan sebagai ujung tombak pengurusan dokumen.
Tito memuji daerah yang telah memiliki MPP yang beroperasi secara prima, di mana perizinan PBG dan BPHTB bisa diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan hitungan menit.
Sebaliknya, ia memperingatkan bahwa daerah dengan birokrasi layanan yang lambat dan berbelit-belit hanya akan menjadi batu sandungan bagi realisasi program tiga juta rumah ini.
“Ini peluang bagi teman-teman kepala daerah untuk menuntaskan problem perumahan di wilayah masing-masing, entah itu untuk pembangunan baru maupun sekadar renovasi,” pesan Mendagri menegaskan.
Sebagai informasi, Rapat Koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh deretan tokoh penting, di antaranya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Jajaran kepala daerah juga tampak hadir memenuhi undangan, di antaranya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
