PALOPO – Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, menegaskan bahwa transparansi merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Termasuk penyelenggara Pemilu seperti Bawaslu dan KPU. Dimana, kepercayaan publik menjadi kunci suksesnya sebuah Pemilu dan Pilkada.
Menurut Jeirry, semakin tidak transparan suatu lembaga publik, maka semakin besar potensi munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
“Semakin tidak transparan lembaga publik, termasuk Bawaslu dan KPU, semakin terlihat bahwa ada masalah di dalamnya. Ketertutupan itulah yang melahirkan ketidakpercayaan publik,” ujar Jeirry.
Jeirry menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Evaluasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu, di Nuiz Cafe, Kota Palopo, Ahad, (2/11/2025).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Perspektif Publik dan Media terhadap Kerja dan Kinerja Pengawasan Bawaslu sebagai Refleksi dan Peningkatan Kepercayaan Masyarakat”.
Jeirry, saat menjadi pembicara menekankan bahwa transparansi bukan hanya persoalan menjaga citra lembaga atau mendapatkan kepercayaan publik, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.
“Transparansi bukan sekadar cara menjaga kepercayaan publik, tetapi sebuah kewajiban. Di dalamnya ada hak masyarakat untuk tahu dan mengawasi,” tegasnya.
Jeirry juga menyinggung agenda revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah pada tahun mendatang.
Menurutnya, revisi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu sekaligus memperjelas peran Bawaslu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025.
“Putusan MK yang mewajibkan rekomendasi Bawaslu dijalankan oleh KPU merupakan langkah maju bagi demokrasi elektoral kita,” katanya.
“Tapi tantangannya, Bawaslu harus bekerja lebih transparan dan benar-benar bebas dari intervensi politik,” lanjut Jeirry.
Kegiatan evaluasi ini diharapkan menjadi ruang refleksi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat integritas kelembagaan, serta memastikan pengawasan Pemilu berjalan secara adil, profesional, dan terbuka menjelang Pemilu serentak mendatang.
