PALOPO – Jalur vital Trans Sulawesi yang menghubungkan Kota Palopo dan Makassar lumpuh total pada Kamis (8/1/2026) sore.
Kemacetan panjang tak terhindarkan setelah ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemekaran Luwu Raya memblokade jalan di kawasan Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 15.30 WITA ini merupakan bentuk desakan keras elemen pemuda dan mahasiswa terhadap pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.
Suasana di lokasi aksi berlangsung tegang dan memanas.
Massa aksi menutup badan jalan menggunakan mobil pikap komando (sound system) yang diparkir melintang, serta membentangkan kain hitam raksasa bertuliskan “Selamat Datang di Provinsi Luwu Raya”.
Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari ban bekas yang dibakar demonstran di tengah jalan, memaksa kendaraan roda empat dari arah utara maupun selatan berhenti total.
Akibat blokade ini, kemacetan parah dilaporkan terjadi. Berbagai sumber di lapangan menyebut antrean kendaraan panjang.
Meski menutup total akses bagi kendaraan pribadi dan truk logistik, massa aksi masih memberikan dispensasi bagi kendaraan roda dua dan ambulans untuk melintas.
“Kami memohon maaf kepada pengguna jalan atas kemacetan ini. Namun, apa yang kami suarakan hari ini adalah jeritan kebutuhan seluruh masyarakat Luwu Raya yang selama ini terabaikan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, Ketua GMNI Kota Palopo, Juan Tiranda, menyuarakan landasan historis tuntutan mereka. Ia mengingatkan negara akan janji-janji masa lalu yang belum tertunaikan bagi masyarakat Wija To Luwu.
“Gerakan ini murni aspirasi rakyat. Kami berdiri di sini untuk menagih janji Soekarno-Hatta kepada Datu Luwu Andi Djemma, serta menagih janji Presiden ke-5 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tana Luwu harus menjadi provinsi dalam bingkai NKRI,” tegas Juan dengan lantang.
Senada dengan itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Palopo, Ardi Dekal, menyoroti ketimpangan pembangunan yang dialami wilayah Luwu Raya meski berkontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Selatan.
Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di wilayah terpencil seperti Seko dan Rampi yang dinilai sangat memprihatinkan.
Menurutnya, hal tersebut adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menganaktirikan Luwu Raya.
“Masyarakat di sana menjerit dan menangis. Pemerintah Sulsel seolah buta terhadap penderitaan di wilayah kita. Karena itu, Provinsi Luwu Raya adalah harga mati dan harus terbentuk demi kesejahteraan rakyat,” ujar orator aksi.
Massa aksi juga menantang para kepala daerah di empat kabupaten/kota se-Luwu Raya untuk tidak diam.
Mereka mendesak para bupati dan wali kota untuk turun ke jalan dan bersatu dalam barisan perjuangan yang sama.
“Provinsi Luwu Raya bukan sekadar janji politik, melainkan janji negara yang harus dilunasi. Kami mendeklarasikan agar para kepala daerah hadir bersama kami menuntut pemekaran ini,” seru Ardi Dekal sambil mengepalkan tangan kiri ke udara.
Hingga sore hari, aksi masih terus berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian yang berupaya mengatur lalu lintas dan menjaga kondusifitas.
Mahasiswa bersumpah akan terus menggelar aksi serupa hingga tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya dikabulkan oleh pemerintah pusat.
