LUWU UTARA – Gelombang desakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya kembali memuncak di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat membanjiri jalanan utama Kota Masamba dalam aksi damai yang digelar bertepatan dengan momen bersejarah, Jumat (23/1/2026).
Aksi yang dimulai dengan konvoi dan long march dari Tugu Coklat menuju Monumen Masamba Affair ini sempat melumpuhkan arus lalu lintas.
Kendaraan dari dua arah terpaksa berhenti total saat lautan massa yang membawa spanduk dan atribut tuntutan pemekaran melintas.
Aparat kepolisian pun bekerja keras melakukan pengamanan guna memastikan situasi tetap kondusif.
Gerakan ini bukan sekadar unjuk kekuatan massa, melainkan upaya menagih “utang sejarah” negara.
Ketua DPRD Luwu Utara, Husain, yang turun langsung berorasi di tengah massa, menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah harga mati bagi Wija To Luwu (masyarakat Luwu).
“Hari ini kita berdiri di sini untuk menagih janji negara. Dahulu, Presiden Soekarno pernah berjanji kepada Datu Luwu, Andi Djemma, terkait pemekaran provinsi ini. Hingga kini, janji itu belum tunai. Kewajiban kita hari ini adalah menuntut Presiden RI saat ini untuk melunasinya,” seru Husain dengan lantang di hadapan ribuan demonstran.
Sebagai langkah strategis dan konkret, Husain mengungkapkan bahwa perjuangan tidak akan berhenti di jalanan.
Pihak legislatif bersama tokoh perjuangan Luwu Raya tengah menyusun agenda untuk membawa aspirasi ini langsung ke Istana Negara.
“DPRD Luwu Utara telah memberikan dukungan tertulis secara resmi. Langkah selanjutnya, kami akan membuka akses komunikasi agar Datu Luwu saat ini, Sri Paduka Andi Maradang Mackulau, bisa dipertemukan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Kita akan tagih janji negara itu secara terhormat,” tegas Husain.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin, menekankan bahwa aksi ini murni lahir dari keresahan dan nurani rakyat, bukan manuver elit politik semata.
Menurutnya, pemekaran wilayah yang mencakup Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo adalah solusi mutlak untuk mengatasi ketimpangan pembangunan.
“Ini adalah perjuangan konstitusional untuk menuntut keadilan wilayah dan keadilan kemanusiaan. Rentang kendali pemerintahan yang jauh selama ini membuat pembangunan tidak merata. Provinsi Luwu Raya adalah keharusan untuk menjawab persoalan tersebut,” ujar Karemuddin.
Aksi yang digelar bertepatan dengan Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 ini menjadi simbol bahwa semangat perlawanan rakyat Luwu belum padam.
Pasca-aksi, elemen perjuangan akan bergerak simultan melalui jalur politik, budaya, dan masyarakat sipil hingga Provinsi Luwu Raya benar-benar terwujud.
