LUWU – Menutup rangkaian masa reses Persidangan II Tahun Sidang 2025/2026, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Fadriaty Asmaun, menggelar kegiatan silaturahmi dan serap aspirasi di Kelurahan Suli, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, pada Sabtu (22/02/2026).
Agenda turun langsung ke daerah pemilihan ini merupakan kewajiban konstitusional setiap legislator guna menyerap aspirasi masyarakat.
Berlangsung dalam suasana hangat di hari keempat Ramadan, kegiatan reses tersebut turut dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh sejumlah kepala desa se-Kecamatan Suli, unsur pemerintah kelurahan dan kecamatan, hingga para tokoh masyarakat setempat.
Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, antusiasme masyarakat tetap tinggi dalam memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga penguatan sektor ekonomi lokal.
Mengingat sebagian besar warga Suli berprofesi sebagai petani dan pekebun, masyarakat sangat berharap kunjungan ini mampu membawa program-program yang mendukung penguatan sektor agraris.
Perwakilan Pemerintah Kelurahan Suli, Hasta, menyampaikan apresiasi mendalam atas pelaksanaan reses di wilayahnya.
Ia menuturkan bahwa kehadiran Fadriaty, yang telah menjabat selama tiga periode di DPRD Sulsel, menjadi kebanggaan tersendiri karena tidak semua wilayah berkesempatan mendapat kunjungan langsung dari wakil rakyat tingkat provinsi.
Mengawali sambutannya, Fadriaty memberikan apresiasi kepada warga Suli yang tetap semangat mengikuti jalannya reses.
Ia menegaskan bahwa reses adalah momentum krusial bagi anggota dewan untuk mendengar persoalan riil di masyarakat, di mana seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan utama dalam agenda kerja legislatif di tingkat provinsi.
“Kedatangan kami ini tentunya untuk menyerap atau mendengarkan aspirasi masyarakat, terutama masukan yang bisa dikerjakan melalui anggaran pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, tokoh yang juga menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sulawesi Selatan ini mengingatkan adanya keterbatasan fiskal akibat pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.
Terdapat pemangkasan sekitar Rp1,2 triliun terhadap anggaran provinsi untuk tahun 2026. Meski dihadapkan pada efisiensi tersebut, ia memastikan akan tetap gigih memperjuangkan usulan masyarakat di parlemen.
Fadriaty memaparkan bahwa berdasarkan pantauan dari seluruh lokasi reses yang telah dilaksanakannya sejak pertengahan Februari lalu, mayoritas masyarakat menitikberatkan usulan pada program sektor pertanian dan perkebunan.
Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), pengadaan bibit unggul, hingga pembangunan jalan tani menjadi permintaan yang paling dominan.
“Program-program yang diusulkan masyarakat akan disesuaikan dengan program prioritas Gubernur Sulsel. Namun, masyarakat Suli jangan berkecil hati, karena seluruh aspirasi akan menjadi perhatian khusus bagi kami,” tegasnya.
Menutup penjelasannya, ia merincikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memang berdampak pada sejumlah program pembangunan daerah.
Namun untuk wilayah Kabupaten Luwu, beberapa proyek tahun jamak (multiyears) dipastikan tetap berjalan hingga tahun 2027, seperti pembangunan Bendungan Makawa, Bendungan Lekkopini, serta Rumah Sakit Regional Bua.
Sementara itu, proyek normalisasi Sungai Suli tahap pertama sepanjang lima kilometer telah dirampungkan, dan pengerjaan tahap kedua direncanakan akan segera berlanjut pada tahun ini.
