NASIONAL – Ancaman lonjakan harga minyak mentah di pasar global akibat memanasnya konflik bersenjata antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dipastikan tidak akan berimbas pada harga jual bensin bersubsidi di dalam negeri.
Kepastian terkait kebijakan perlindungan daya beli ini ditegaskan secara langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, saat melangsungkan Rapat Kerja bersama jajaran Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Senin (06/04/2026).
Ia memberikan jaminan penuh bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditanggung negara akan tetap stabil, kendati harga komoditas nonsubsidi dibiarkan mengikuti dinamika keekonomian.
“Iya, Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi, ya, Pak. Dengan asumsi harga minyak USD 100 dolar per barel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata,” ungkap Purbaya, seperti dikutip dari Antara.
Kekhawatiran publik mengenai ketahanan kas negara langsung ditepis olehnya. Purbaya memaparkan bahwa Kementerian Keuangan telah merancang skenario mitigasi yang matang jika sewaktu-waktu harga energi menyentuh angka tinggi.
Melalui skema terukur tersebut, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan masih terkendali dan terjaga pada ambang batas yang sangat aman.
“Saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun. Dan dengan exercise-exercise yang lain, pemotongan di sana-sini, penghematan di sana-sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen,” jelasnya memberikan rincian angka defisit.
Untuk menahan pembengkakan beban subsidi tersebut, pemerintah telah menyiapkan strategi efisiensi ketat pada pos pengeluaran kementerian dan lembaga.
Di samping itu, negara juga sangat mengandalkan potensi tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari sektor energi untuk mempertebal bantalan fiskal (cushion).
“Yang penting adalah dananya ada, cushion kita masih ada, nanti juga Pak Menteri ESDM menjanjikan pendapatan yang lebih dari kenaikan harga minyak dan harga batubara di pasar dunia,” tuturnya membeberkan potensi penerimaan tambahan.
Sebagai lapis pertahanan terakhir, negara rupanya masih mengantongi dana cadangan likuiditas raksasa senilai Rp420 triliun.
Anggaran khusus tersebut siap dikelola sewaktu-waktu jika skenario terburuk dari dampak perang benar-benar terjadi dan mulai menguras instrumen APBN reguler.
“Kalau kepepet, misalnya harga lebih tinggi lagi, enggak terkendali, selama supply-nya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk SAL (Sisa Anggaran Lebih). Kalau kepepet itu masih bisa dipakai,” kata Purbaya.
Pembeberan strategi mitigasi berlapis ini turut mendapat apresiasi dari Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, yang menuntut adanya komitmen pemerintah agar publik merasa tenang.
Mengakhiri pemaparannya, Purbaya meminta masyarakat luas untuk tidak panik maupun termakan spekulasi liar yang menyebutkan bahwa pemerintah mulai kehabisan dana akibat krisis global.
“Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar tidak usah ribut, tidak usah takut, kita sudah hitung, Pak,” pungkas Purbaya dengan tegas.
